SURAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan keseriusan menjaga ketahanan pangan dengan torehan cadangan beras nasional yang kini mencapai angka spektakuler: 4,2 juta ton.
Dalam pernyataannya saat menghadiri Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pencapaian ini merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan swasembada pangan bangsa.
“Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras.”
“Jagung juga produksinya naik 30 persen, beras naik 48 persen. Dan kita akan terus tegakkan,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan para peserta kongres.
Dengan cadangan sebesar ini, pemerintah menunjukkan kesigapan dalam menjaga stabilitas pasokan di tengah tantangan global.
Namun, Presiden Prabowo juga menyoroti adanya celah dalam sistem distribusi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan secara tidak sah, khususnya melalui praktik penggelembungan harga.
Langkah Tegas Terhadap Kecurangan Distribusi Pangan
Presiden Prabowo menyayangkan masih adanya praktik curang yang merugikan konsumen, seperti pengusaha yang menjual beras kualitas biasa dengan label premium demi mendapatkan marjin berlebih.
Aksi nakal ini, menurut Prabowo, harus diberantas tanpa kompromi.
“Beras biasa dibilang beras premium harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan Polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” tegas Presiden.
Presiden menilai penyimpangan dalam jalur distribusi pangan tidak hanya menciptakan ketimpangan harga di pasar, tetapi juga menyumbang pada kerugian negara dalam skala besar.
Ia menyebut, kerugian yang ditimbulkan dari praktik curang ini bisa mencapai angka fantastis: Rp100 triliun setiap tahunnya.
Dana Potensial untuk Menghapus Kemiskinan
Angka kerugian yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun menjadi perhatian serius pemerintah.
Presiden menilai, jika dana sebesar itu dikelola dengan benar dan tidak bocor, maka bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun, Rp100 triliun tiap tahun,” ungkapnya.
“Anda bisa bayangkan Rp100 triliun kita bisa bikin apa. Mungkin kita hilangkan kemiskinan,” katanya.
Langkah konkret dari pemerintah ini menjadi bentuk nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan mengamankan kehidupan masyarakat dari spekulasi harga.
Presiden juga menegaskan bahwa keberhasilan dalam bidang pangan akan menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.***
