JAKARTA – Niat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ingin menguasai Gaza, mendapatkan penolakan sejumlah kalangan.
Jauh sebelumnya, saat Donald Trump menyebutkan relokasi warga Palestina sebagai langkah pemanen ditolak keras oleh pemimpin Arab.
Bahkan rencana ini berpotensi melanggar hukum internasional dan memicu penolakan dari sekutu AS di Barat.
Para aktivis hak asasi manusia bahkan menyamakan gagasan ini dengan pembersihan etnis, yang dapat memperburuk ketegangan di Timur Tengah.
Hamas sendiri mengatakan rencana Trump itu sama saja dengan mengusir warga Palestina dari tanah airnya.
“Kami menganggapnya sebagai resep untuk menciptakan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena warga Gaza tidak akan mengizinkan rencana itu terlaksana,” kata pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, seperti dilansir AFP, Rabu (05/02/2025).
Banyak pendukung Palestina juga mengecam rencana ini.
“Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa kebijakan AS sekarang adalah penghancuran masyarakat Palestina, pemindahan mereka ke negara-negara tetangga, dan AS akan menguasai wilayah Palestina tanpa batas,” kata analis politik Omar Baddar kepada Al Jazeera, dikutip AFP.
Beberapa anggota legislatif dari Partai Demokrat juga meragukan proposal ini. Rashida Tlaib, anggota Kongres dari Michigan yang merupakan satu-satunya anggota Palestina, menuduh Trump secara terbuka menyerukan pembersihan etnis.
Sebelumnya, negara-negara Arab seperti Mesir dan Yordania menolak usulan Trump untuk memindahkan warga Palestina, dengan alasan bahwa pemukiman ulang akan memperburuk ketegangan regional dan merusak upaya perdamaian dua negara.***
