Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kekalahan partainya di Jawa Tengah dengan nada tegas. Menurutnya, kekalahan ini bukan sekadar hasil politik biasa, melainkan cerminan ancaman serius terhadap demokrasi yang dipenuhi praktik tidak sehat.
Megawati mengatakan itu dalam video yang dibuat hari ini, Rabu 27 November 2024. Ia menyoroti dugaan penggunaan penjabat kepala daerah dan mutasi aparatur kepolisian sebagai instrumen politik untuk kepentingan elektoral di Jawa Tengah.
“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” ujar Megawati dalam keterangan video.
“Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya,” imbuhnya.
Megawati menegaskan bahwa Jawa Tengah bukan hanya dikenal sebagai kandang banteng, tetapi juga sebagai pusat tumbuhnya semangat nasionalisme dan patriotisme.
Seruan Perlawanan dalam Koridor Hukum
Megawati mengajak seluruh kader, simpatisan, dan rakyat Indonesia untuk tidak takut menyuarakan kebenaran. Ia menegaskan bahwa PDIP akan melakukan perlawanan yang terukur dan tetap berada dalam koridor hukum.
“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” tuturnya.
Ia memaparkan beberapa langkah konkret yang akan ditempuh partainya:
- Mengamankan Suara Rakyat
PDIP berkomitmen menjaga dan mengawal setiap suara agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan rakyat. - Mengumpulkan Bukti Intimidasi dan Politik Uang
Partai akan mengumpulkan bukti-bukti adanya tekanan dari aparatur negara dan praktik politik uang yang diduga terjadi secara masif. - Menyoroti Ketidaknetralan Pejabat Daerah
Megawati juga menyinggung dugaan ketidaknetralan penjabat kepala daerah dan kepala desa, serta intimidasi yang mereka alami. - Memantau Distribusi Bansos Bermotif Politik
PDIP akan mengawasi penggunaan bantuan sosial yang diduga dimobilisasi untuk kepentingan politik. - Mengungkap Fakta Ketidakadilan di Daerah Lain
Megawati menyoroti kejadian di Banten sebagai contoh penghadangan yang merusak asas keadilan dalam proses demokrasi.
Megawati menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam dalam menghadapi situasi ini. “Kami akan terus memperjuangkan demokrasi yang bersih dan berkeadilan,” tutupnya.
