JAKARTA – Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati sasaran pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 sebesar enam persen.
Target tersebut diarahkan untuk memperluas kapasitas ekonomi sehingga manfaat kegiatan produksi dan konsumsi dapat dirasakan lebih banyak masyarakat.
Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Banggar Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
“Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi kita. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi,” ujarnya Said.
Said Abdullah mengatakan peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi menjadi bagian penting dalam strategi mencapai sasaran pertumbuhan tersebut.
Menurut Said, pengelolaan ekspor sumber daya alam perlu diperbaiki bersamaan dengan penguatan industrialisasi agar komoditas Indonesia memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Ia menjelaskan posisi Indonesia sebagai negara eksportir komoditas belum sepenuhnya didukung penguasaan rantai pasok dan rantai nilai.
Kondisi tersebut membuat Indonesia belum memiliki kendali kuat dalam menentukan harga komoditas yang diperdagangkan di pasar internasional.
Karena itu, penguasaan rantai pasok dan rantai nilai dinilai penting untuk meningkatkan nilai ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global.
Said menilai integrasi antara perbaikan tata kelola ekspor dan industrialisasi dapat menjadi pengungkit peningkatan nilai ekspor nasional.
“ Strategi pembenahan tata kelola ekspor yang dipasangkan dengan program industrialisasi adalah langkah jitu. Dengan memegang kendali harga, nilai ekspor akan meningkat serta memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional kita,” ucap Said.
Selain ekspor, perbaikan iklim investasi juga dipandang penting karena target pertumbuhan enam persen tidak dapat ditopang hanya melalui belanja pemerintah.
Pemerintah dan Banggar DPR mendorong penataan kemudahan berusaha agar investasi swasta semakin berperan dalam memperkuat aktivitas ekonomi nasional.
” Badan Anggaran dan pemerintah bersepakat untuk memperbaiki iklim investasi, strategi penataan ease of doing business secara lebih progresif dan terukur.”
“Sebab tidak mungkin mengandalkan pertumbuhan ekonomi 6% dengan hanya kekuatan APBN, itulah sebabnya penting melibatkan peran swasta,” katanya.
Dengan strategi tersebut, pertumbuhan ekonomi 2027 diarahkan tidak hanya mengejar angka makro, tetapi juga memperbesar aktivitas produksi, investasi, perdagangan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.***
