JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengumumkan rencana ambisius untuk memproduksi obat-obatan lokal melalui revitalisasi laboratorium farmasi TNI menjadi pabrik obat pertahanan nasional. Obat-obatan ini nantinya akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Misi Menhan: Obat Lokal untuk Tekan Harga
Menhan Sjafrie menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menekan harga obat yang dinilai mahal di Indonesia.
“Kita tahu harga obat di Indonesia tinggi sekali, kita juga sudah melakukan revitalisasi laboratorium farmasi yang ada di angkatan menjadi satu pabrik farmasi obat pertahanan negara, sehingga diharapkan nanti produksi obat kita yang kita akan kerjakan.” katanya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Obat-obatan yang dihasilkan dari pabrik ini rencananya akan disalurkan ke masyarakat, terutama ke desa-desa, melalui apotek yang dikelola Koperasi Desa Merah Putih.
“Kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan juga bisa kita sumbangkan obat-obat yang kita produksi itu kepada rakyat di desa,” tambah Sjafrie.
Rencana ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung kemandirian farmasi nasional sekaligus membantu masyarakat mendapatkan obat dengan harga terjangkau.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai rencana ini kurang tepat. Menurutnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) seharusnya fokus pada tugas utama, yaitu memperkuat pertahanan negara, bukan terjun ke sektor produksi obat-obatan.
“Pembangunan industri farmasi bukan ranah Kemhan. Ini lebih cocok ditangani oleh Kemenkes atau Kementerian BUMN yang sudah memiliki pengalaman di sektor ini,” ujarnya.
Menurut Bhima, tantangan utama produksi obat lokal bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga bahan baku. Saat ini, 90% bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor.
“Jika Kemhan ingin serius, mereka harus membangun industri bahan baku obat terlebih dahulu, bukan hanya fokus pada produksi akhir,” katanya.
Selain itu, distribusi melalui koperasi desa juga dinilai berisiko. Bhima menambahkan bahwa koperasi desa belum tentu memiliki infrastruktur dan keahlian untuk menangani distribusi obat secara nasional, terutama untuk obat-obatan yang membutuhkan penyimpanan khusus.
Solusi Alternatif dari Pengamat
Sebagai solusi, Bhima menyarankan agar pemerintah memperkuat perusahaan farmasi BUMN yang sudah ada. “Bio Farma dan Kimia Farma punya kapasitas untuk memproduksi obat generik dengan harga murah. Tinggal diperkuat dengan kebijakan yang mendukung kemandirian bahan baku,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta yang berinvestasi di industri farmasi lokal, seperti keringanan pajak atau kemudahan izin usaha.
Langkah ke Depan: Kolaborasi Jadi Kunci
Rencana Menhan untuk memproduksi obat lokal memang menunjukkan semangat kemandirian nasional. Namun, tanpa strategi yang matang dan kolaborasi lintas sektor, ide ini berisiko menjadi proyek yang sia-sia. Pemerintah perlu melibatkan Kemenkes, BUMN farmasi, dan pelaku industri swasta untuk memastikan produksi obat lokal berjalan efektif dan efisien.
