JAKARTA – Pemerintah Thailand menegaskan sikapnya untuk tidak melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik bersenjata Thailand-Kamboja.

Ketegangan yang meningkat di garis perbatasan antara kedua negara belum membuat Bangkok menganggap perlu adanya campur tangan internasional.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan dua pejabat senior Thailand pada Jumat (25/7), dijelaskan bahwa krisis yang tengah berlangsung masih berada dalam koridor yang dapat diselesaikan lewat jalur bilateral.

Meski pertempuran dan kontak senjata terus terjadi, termasuk baku tembak artileri dalam dua hari terakhir, Thailand tetap yakin pendekatan langsung lebih efektif untuk meredakan konflik.

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Malaysia, telah menyampaikan kesiapan untuk menjadi mediator.

Namun, pemerintah Thailand memilih tetap berpegang pada mekanisme dialog dua negara.

“Saya rasa kita belum memerlukan mediasi dari negara ketiga,” ujar Nikorndej Balankura, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand dalam wawancara dengan media.

Malaysia, sebagai ketua ASEAN saat ini, turut mengambil peran diplomatik. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, disebut telah melakukan komunikasi intensif dengan para pemimpin di Bangkok dan Phnom Penh.

Ia mengimbau agar kedua negara mencapai penyelesaian damai melalui kesepakatan bersama.

Namun, Thailand belum menunjukkan respons terhadap tawaran mediasi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Russ Jalichandra, menegaskan bahwa kanal diplomasi bilateral belum mencapai jalan buntu dan masih relevan untuk digunakan.

“Kami percaya solusi terbaik tetap berasal dari pembicaraan langsung,” jelas Russ.

Sementara itu, dari pihak Kamboja, Perdana Menteri Hun Manet mengklaim bahwa sebelumnya kedua pihak telah menyetujui usulan gencatan senjata dari Anwar.

Namun dalam perkembangan terbaru, Thailand disebut telah menarik kembali kesepakatan tersebut.

Dalam unggahan media sosialnya, Hun Manet menyampaikan kekecewaannya atas langkah Thailand tersebut.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Thailand terhadap pernyataan Hun Manet.

Kedua belah pihak saling menuding sebagai pihak pertama yang memicu konflik, yang dipicu insiden militer pada Kamis pagi (24/7/2025) di wilayah yang statusnya masih disengketakan sejak lama.