JAKARTA – Sedikitnya 19 orang tewas dalam kerusuhan di Nepal pada Senin (8/9/2025), yang digambarkan sebagai gejolak sosial paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir.
Aksi ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan media sosial, sebuah langkah yang memicu kemarahan publik, khususnya kalangan muda.
Bentrok pecah di sekitar gedung parlemen setelah aparat keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan massa.
Ribuan demonstran, sebagian besar berasal dari Generasi Z Nepal, berhasil menembus barikade menuju kompleks parlemen.
Mereka menolak pembatasan akses media sosial yang dinilai mengekang kebebasan berekspresi serta menyuarakan protes terhadap korupsi yang dianggap merajalela.
Dalam kerusuhan itu, sebuah ambulans dibakar, sementara berbagai benda dilemparkan ke arah polisi anti-huru-hara.
Seorang peserta aksi menyebut, “Polisi menembak peluru yang mengenai tangan temannya.”
Insiden tersebut menambah panjang daftar korban luka, yang menurut laporan mencapai lebih dari 100 orang, termasuk 28 petugas.
Banyak korban dibawa ke rumah sakit dengan sepeda motor oleh sesama demonstran.
Pemerintah Nepal sebelumnya menegaskan larangan penggunaan platform populer seperti Facebook, dengan alasan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga penipuan daring.
Namun, keputusan itu justru dianggap sebagai bentuk pengekangan ruang demokrasi. Polisi juga melaporkan dua korban jiwa akibat protes yang terjadi di Itahari, Nepal timur.
Dampak kerusuhan meluas ke ranah politik. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri dengan alasan tanggung jawab moral.
Sementara Perdana Menteri K.P. Sharma Oli langsung menggelar rapat darurat kabinet untuk meredakan krisis.
Gelombang protes kian membesar. Ribuan pemuda, termasuk siswa berseragam sekolah, turun ke jalan sambil membawa bendera dan poster bertuliskan pesan penolakan terhadap korupsi serta tuntutan pencabutan larangan media sosial.
Slogan seperti “Batasi korupsi, bukan media sosial” dan “Generasi muda lawan korupsi” menggema di berbagai titik demonstrasi.
Gerakan ini kemudian dikenal sebagai “Demonstrasi Gen Z”, mencerminkan kekecewaan luas generasi muda Nepal terhadap pemerintah yang dianggap gagal menyediakan peluang ekonomi dan memberantas praktik korupsi.
Organisasi internasional seperti Human Rights Watch mendesak pemerintah Nepal untuk tidak menggunakan kekerasan dalam mengendalikan protes.
Meski demikian, aparat tetap dibekali meriam air, pentungan, dan peluru karet dalam menghadapi gelombang massa yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.***
