JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota negara secara menyeluruh, meskipun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai berfungsi sebagai pusat pemerintahan politik pada 2028.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diubah pada 30 Juni 2025, IKN akan berfungsi sebagai ibu kota politik.
Namun, proses pemindahan fungsi pemerintahan tidak akan selesai sepenuhnya pada 2028. “Dengan terminologi ibu kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjabarkan bahwa transformasi pemindahan pemerintahan ini pasti tidak dilakukan secara keseluruhan di tahun 2028,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Jakarta.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tetap menjadi simbol utama Indonesia dengan visi menjadi kota global yang inklusif. Identitas budaya Betawi akan semakin ditekankan sebagai ciri khas kota ini.
Pramono Anung menambahkan bahwa Pemprov DKI berencana mengintegrasikan elemen Betawi dalam tata kota. “Nanti, billboardnya, batas-batas kecamatannya, batas kotanya, akan kami beri dengan simbol-simbol Betawi karena ini memang undang-undang,” katanya.
Transisi ini juga membuka peluang bagi Jakarta untuk fokus pada penguatan ekonomi dan administrasi. Saat ini, Jakarta menanggung beban sosial-ekonomi yang kompleks, di mana koefisien Gini menunjukkan penurunan ketimpangan, tetapi kesenjangan kaya-miskin masih mencolok.
“Di Republik ini hampir semua orang kaya mencatatkan pajak dan sebagainya di Jakarta, tetapi persoalannya adalah warga yang tidak mampu, yang kurang beruntung, juga sebagian besar ada di Jakarta,” jelas Pramono.
Untuk mendukung peran tersebut, Pemprov DKI menargetkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 mencapai sekitar Rp92 triliun, tetapi ketergantungan pada anggaran ini harus dikurangi melalui perubahan pola kerja.
“APBD Jakarta di tahun 2025 ini besarnya kurang lebih Rp 92 triliun. Tetapi saya tidak mau kita menggantungkan kepada APBD yang kelihatannya besar sekali. Bagaimana caranya? Maka harus mengubah behavior, cara kerja,” tegas Pramono Anung.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat bahwa Jakarta akan terus menjadi jantung ekonomi, budaya, dan administrasi nasional. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, sambil memastikan IKN berkembang sebagai pusat politik yang modern. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya bertahan, tapi justru berevolusi menjadi metropolis dunia yang lebih tangguh dan berwawasan lokal.
