JAKARTA – Pemerintahan Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk menawarkan pembayaran tunai sebesar $10.000 hingga $100.000 per orang kepada 57.000 penduduk Greenland dalam upaya untuk meyakinkan mereka agar memisahkan diri dari Denmark dan berafiliasi dengan Amerika Serikat, menurut empat sumber yang mengetahui pertimbangan internal sebagaimana dirujuk dari New York Times.
Usulan ini, yang dapat menelan biaya pembayar pajak AS hampir $6 miliar, muncul ketika Gedung Putih menolak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mengakuisisi pulau Arktik yang strategis tersebut, yang memicu kritik tajam dari pejabat senior Partai Republik yang memperingatkan bahwa ancaman semacam itu akan “kontraproduktif” dan “bencana besar” bagi kepentingan Amerika.
Detail Rencana Pembayaran dan Opsi Strategis
Staf Gedung Putih telah membahas pembayaran sekaligus sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengakuisisi Greenland, yang disebut Presiden Donald Trump sebagai hal yang vital bagi keamanan nasional. Meskipun logistik pastinya masih belum jelas, pejabat juga menjajaki Compact of Free Association (mirip dengan perjanjian yang dimiliki AS dengan negara-negara kepulauan Pasifik seperti Mikronesia dan Palau) yang akan menyediakan bantuan keuangan dan perlindungan pertahanan sebagai imbalan atas akses militer. Pengaturan semacam itu kemungkinan besar akan mengharuskan Greenland terlebih dahulu memperoleh kemerdekaan dari Denmark, dengan pembayaran yang berpotensi digunakan untuk mendorong dukungan publik bagi pemisahan tersebut.
Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengkonfirmasi pada hari Rabu bahwa Trump dan tim keamanan nasionalnya “sedang melihat seperti apa potensi pembelian tersebut,” sambil menekankan bahwa “penggunaan militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi panglima tertinggi”. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pembelian Greenland tetap menjadi pendekatan yang disukai pemerintahan, meskipun aksi militer tidak dikesampingkan.
Anggota Parlemen Partai Republik Mengambil Sikap Berbeda
Fokus yang kembali menguat terhadap Greenland telah memicu ketidaksepakatan yang tidak biasa dari kalangan Anggota Kongres Partai Republik. Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell mengeluarkan pernyataan tegas pada hari Rabu yang menyebut ancaman terhadap Greenland sebagai “tidak pantas” dan memperingatkan bahwa menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah dari “salah satu sekutu Amerika yang paling loyal dan mumpuni akan menjadi tindakan yang sangat merugikan secara strategis”.
Senator Lisa Murkowski dari Alaska berargumen bahwa “segala upaya untuk mengklaim atau mengambil wilayah dengan kekerasan akan merusak baik keamanan nasional maupun hubungan internasional kita,” mendesak AS untuk memandang Greenland “sebagai sekutu, bukan aset”. Anggota DPR Don Bacon dari Nebraska menyebut pendekatan tersebut “mengerikan” dan “sangat merendahkan,” sementara Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menepis aksi militer sebagai “bukan sesuatu yang serius dipertimbangkan oleh siapa pun”.
Reaksi Internasional dan Pertemuan Diplomatik
Para pemimpin Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang belum pernah terjadi sebelumnya pada hari Selasa, dengan Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris Raya, dan Denmark menyatakan bahwa “Greenland adalah milik rakyatnya” dan bahwa hanya Denmark dan Greenland yang dapat memutuskan hal-hal terkait masa depan mereka. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa segala tindakan militer AS terhadap Greenland akan berarti “berakhirnya NATO”.
Rubio mengumumkan pada hari Rabu bahwa ia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt minggu depan, setelah kedua pemerintah tersebut meminta diskusi secara mendesak. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen telah berulang kali menyatakan bahwa pulau tersebut “tidak untuk dijual,” menolak pembicaraan aneksasi AS sebagai “khayalan”.
