JAKARTA – Presiden AS, Donald Trump dikabarkan tengah menimbang opsi militer terhadap Iran, termasuk serangan terarah pada pasukan keamanan dan pemimpin, guna memicu kembali gelombang protes. Dua sumber AS menyebut Trump ingin menciptakan kondisi “pergantian rezim” setelah penindasan yang menewaskan ribuan orang awal bulan ini.
Opsi yang dibahas mencakup serangan terbatas terhadap komandan dan institusi, hingga serangan besar terhadap rudal balistik dan program nuklir Iran. Kehadiran kapal induk AS di Timur Tengah disebut memperluas kemungkinan intervensi. Namun, sejumlah pejabat Arab dan Israel meragukan kekuatan udara saja mampu menggulingkan Republik Islam. “Jika Anda ingin menggulingkan rezim, Anda harus menempatkan pasukan di darat,” kata seorang pejabat Israel, dilansir dari Reuters, Kamis (29/1/2026).
Iran menegaskan program nuklirnya bersifat sipil dan siap berdialog “berdasarkan saling menghormati,” tetapi berjanji akan membela diri “seperti belum pernah sebelumnya” jika diserang. Sementara itu, kelompok HAM HRANA menyebut korban protes mencapai 5.937 orang, meski angka resmi hanya 3.117.
Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, 86 tahun, disebut masih memegang kendali atas perang dan strategi nuklir meski jarang tampil publik. Pejabat Barat menilai transisi kepemimpinan bisa membuka peluang diplomasi, tetapi juga berisiko memperkuat IRGC jika terjadi kekosongan.
Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, dan Mesir melobi Washington agar menahan diri, khawatir menjadi target balasan rudal atau drone Iran. “AS mungkin menarik pelatuk, tapi mereka tidak akan hidup dengan konsekuensinya. Kami yang akan,” ujar seorang sumber Arab.
Analis menilai hasil paling mungkin adalah erosi bertahap melalui pembelotan elit, krisis ekonomi, dan perebutan suksesi. Namun risiko terbesar adalah fragmentasi Iran menjadi “Suriah tahap awal,” yang bisa memicu perang saudara, arus pengungsi, militansi Islamis, dan gangguan pasokan energi global.
