Belum reda riuh rendah pembatalan Range Rover seharga Rp8,5 miliar akibat “sentilan” Presiden Prabowo Subianto, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kembali menjadi pusat perhatian. Kali ini, rencana renovasi Rumah Jabatan (Rujab) senilai Rp25 miliar memicu perdebatan publik mengenai urgensi dan efisiensi anggaran daerah.
Tak henti-hentinya diterpa sorotan, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kini harus menghadapi pertanyaan publik terkait wacana anggaran fantastis senilai Rp25 miliar. Dana jumbo ini dialokasikan untuk renovasi total rumah dinas gubernur dan wakil gubernur, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
Menanggapi polemik tersebut, Rudy menegaskan bahwa perbaikan ini bukan sekadar mengejar kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak karena aset negara tersebut sudah terbengkalai puluhan tahun.
“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi. Semuanya transparan, akuntabel, dan sesuai SOP,” ujar Rudy di Samarinda, Senin (6/4/2026).
Kondisi “Memprihatinkan” di Balik Anggaran Jumbo
Rudy merinci bahwa kondisi Rujab, pendopo, hingga guest house saat ini sudah jauh dari kata layak untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Ia menyebutkan mulai dari sofa yang sudah lapuk, perlengkapan elektronik yang raib, hingga masalah sarana dasar.
“Toilet banyak yang harus dibenahi, lampu-lampu, hingga sofa sudah tidak layak. Kita perbaiki kembali agar layak untuk menerima seluruh kegiatan pemerintahan Provinsi Kaltim,” tambahnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta (7/4).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turut meluruskan persepsi publik. Menurutnya, angka Rp25 miliar tersebut tidak melulu soal semen dan batu bata. Dana tersebut merupakan anggaran pendukung yang juga mencakup berbagai komponen operasional rutin.
“Itemnya banyak sekali; ada bensin, solar, makan, minum, dan lainnya. Itu hal yang lumrah dan biasa didapatkan oleh semua kepala daerah,” jelas Seno di Balikpapan.
Pihak Pemprov Kaltim menjamin bahwa anggaran ini telah melalui pembahasan panjang di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disetujui oleh DPRD, hingga mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri.
Meski demikian, mengingat sensitivitas publik pasca pembatalan mobil dinas mewah pada Maret lalu, proyek ini tetap menjadi ujian bagi kepemimpinan Rudy-Seno dalam menyeimbangkan antara kelayakan fasilitas jabatan dan empati terhadap efisiensi anggaran negara.
