JAKARTA – Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia Januari 2026 tercatat masih berada dalam kondisi stabil dengan nilai mencapai 434,7 miliar dolar Amerika Serikat.
Hal ini menunjukkan pengelolaan pembiayaan eksternal yang tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global.
Data yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan posisi ULN pada awal tahun 2026 tersebut tumbuh sebesar 1,7 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Meskipun laju pertumbuhannya sedikit lebih rendah dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 1,8 persen.
Stabilitas utang luar negeri tersebut menjadi indikator penting bahwa perekonomian nasional masih mampu menjaga keseimbangan pembiayaan dari sumber eksternal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor global.
“Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Pada Januari 2026, utang luar negeri pemerintah tercatat mencapai 216,3 miliar dolar AS atau tumbuh 5,6 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan Desember 2025 yang berada pada level 5,5 persen, menandakan peningkatan aktivitas pembiayaan program pemerintah melalui sumber pendanaan eksternal.
Kenaikan ULN pemerintah dipicu oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung pelaksanaan berbagai proyek pembangunan serta masuknya arus modal asing pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional.
Masuknya dana investor global tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang masih kuat terhadap prospek ekonomi Indonesia, meskipun pasar keuangan dunia tengah menghadapi ketidakpastian yang meningkat.
Digunakan untuk Program Prioritas Nasional
Pemerintah mengelola utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pendekatan yang hati-hati, transparan, dan terukur.
Pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai sektor prioritas yang berperan penting dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional dan menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Berdasarkan distribusi sektoral, pemanfaatan ULN pemerintah terbesar dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen.
Selain itu, dana pinjaman luar negeri juga digunakan untuk administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen.
Sektor pendidikan memperoleh porsi 16,2 persen, diikuti sektor konstruksi sebesar 11,6 persen serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Struktur ULN pemerintah sendiri didominasi oleh utang berjangka panjang yang mencapai 99,98 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
ULN Swasta Mengalami Penurunan
Berbeda dengan sektor pemerintah, utang luar negeri sektor swasta menunjukkan penurunan pada Januari 2026.
Nilainya tercatat turun menjadi 193,0 miliar dolar AS dibandingkan Desember 2025 yang mencapai 194,0 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen, lebih dalam dibandingkan penurunan pada bulan sebelumnya yang tercatat 0,2 persen.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya utang luar negeri perusahaan nonlembaga keuangan.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta paling besar berasal dari industri pengolahan.
Selain itu, sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian juga menjadi kontributor utama.
Keempat sektor tersebut secara kolektif menyumbang sekitar 80,1 persen dari total ULN swasta Indonesia.
Meskipun mengalami penurunan, struktur ULN swasta masih didominasi oleh pinjaman jangka panjang dengan porsi sekitar 76,2 persen.
Rasio Utang Terhadap PDB Menurun
Bank Indonesia menegaskan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia masih berada dalam kondisi sehat.
Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto yang turun dari 29,9 persen pada Desember 2025 menjadi 29,6 persen pada Januari 2026.
Selain itu, dominasi utang jangka panjang yang mencapai 85,6 persen dari total ULN juga memperlihatkan struktur pembiayaan yang relatif stabil.
Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri secara berkala.
Langkah ini dilakukan guna memastikan struktur ULN tetap sehat serta tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Selain itu, pemanfaatan utang luar negeri akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.***
