JAKARTA — Urbanisasi yang terus meningkat ke Kota Serang menjadi perhatian serius Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka. Ia menekankan pentingnya Pemerintah Kota Serang segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali dan pembangunan tetap terarah.
Penegasan itu disampaikan Wamen Isyana saat menerima audiensi Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, S.Sos, di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat (10/5/2025). Turut hadir mendampingi, jajaran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang.
Wamen Isyana meminta agar Pemkot Serang segera berkoordinasi dengan sekretaris daerah dalam penyusunan GDPK. Ia menilai, rencana tersebut sangat penting agar setiap program pembangunan mengacu pada data kependudukan yang akurat.
“GDPK ini seperti peta jalan. Di antaranya kita bisa mengetahui kapasitas kota, misalnya berapa banyak sekolah dan layanan kesehatan yang bisa disediakan. Lalu dicocokkan dengan jumlah penduduk yang ada. Dari situ kita bisa menentukan arah pengendalian penduduk, apakah lewat gerakan KB atau peningkatan pembangunan keluarga,” jelas Wamen Isyana.
Menurutnya, lonjakan penduduk di Serang bukan disebabkan angka kelahiran yang tinggi, melainkan arus urbanisasi dari wilayah kabupaten dan kota sekitar yang datang untuk mencari pekerjaan. Hal ini menjadikan Serang sebagai magnet baru di wilayah Banten.
Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, juga hadir mendampingi. Wamen Isyana turut mengenalkan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang bertujuan mengintegrasikan isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam pembelajaran di sekolah. Program ini juga mencakup layanan bimbingan dan konseling untuk siswa.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengungkapkan kendala anggaran yang terbatas dalam mengatasi berbagai persoalan kependudukan di wilayahnya.
“Upaya yang kami lakukan adalah mencoba kolaborasi program dengan semua sektor, termasuk dengan Kemendukbangga/BKKBN. Terkait kesehatan mental, kami hanya memiliki satu orang psikolog. Mungkin Kemendukbangga/BKKBN memiliki program yang bisa mendukung kami dari sisi tersebut,” ujar Nur Agis.
Dengan penyusunan GDPK yang terstruktur, diharapkan Kota Serang dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menghadapi dinamika kependudukan yang terus berubah.
