SWISS – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap praktik ilegal dengan mengumumkan penutupan 1.000 tambang ilegal.
Hal tersebut disampaikan saat berbicara di forum global The World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026)
Langkah penutupan tambang ilegal tersebut disebut Prabowo sebagai bagian dari operasi penegakan hukum sektor kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani, paling tegas, dan paling agresif sepanjang sejarah Indonesia.
“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo saat berpidato di WEF 2026 tersebut.
Dalam satu tahun masa pemerintahannya, Prabowo mengungkap negara berhasil menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.
Selain penyitaan lahan, pemerintah juga mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti membuka perkebunan di kawasan hutan lindung dengan total penguasaan mencapai 1,01 juta hektare.
“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.
Di hadapan elite global, Prabowo turut memaparkan keberhasilan aparat penegak hukum membongkar penyelewengan besar dalam tata kelola bahan bakar minyak dan minyak mentah yang dinilainya sebagai pelanggaran terbuka terhadap supremasi hukum negara.
“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo.
“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.
Prabowo menyebut jumlah perusahaan yang diduga terlibat pelanggaran hukum mencapai 666 korporasi, namun menegaskan pemerintah tidak akan gentar menghadapi tekanan ekonomi maupun politik.
“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegas Prabowo.***
