JAKARTA — Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan baru dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan pentingnya pendekatan ekonomi partisipatif dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.
Menurut Zulhas, Indonesia tak bisa hanya bergantung pada kekuatan korporasi besar untuk mendorong pertumbuhan.
Ekonomi nasional yang kokoh, lanjutnya, harus dibangun dari bawah—melibatkan komunitas desa yang diberdayakan secara konkret dan setara.
“Kita harus membangun agar ekonomi tumbuh, negeri maju,” ujar Zulhas saat menghadiri peringatan Hari Susu Nusantara 2025 di Jakarta, Minggu (15/6).
Program Kopdes Merah Putih dinilai strategis karena memposisikan desa sebagai motor baru pembangunan ekonomi yang adil.
Pemerintah tidak berfokus pada besaran dana yang digelontorkan, tetapi pada komitmen nyata dalam memberikan perhatian kepada potensi masyarakat akar rumput.
“Kopdes itu sebetulnya bukan soal uang, tapi soal perhatian, keberpihakan,” tambah Zulhas.
Melalui Kopdes Merah Putih, pemerintah juga mengoreksi paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini cenderung berpihak kepada pelaku besar.
Zulhas menyatakan bahwa sistem yang hanya menguntungkan kelompok elite harus digantikan dengan pendekatan yang mengikutsertakan rakyat.
“Nggak mungkin yang maju itu hanya yang besar, tetapi rakyat. Maka dibangunlah ekonomi kerakyatan, untuk melanjutkan itu, ya kita sekarang dipercayakan kepada Menko Pangan sebagai Ketua Satgas yaitu Kopdes Merah Putih,” ucapnya.
Desa Sebagai Lokomotif Ekonomi Baru
Dengan memperkuat struktur kelembagaan desa, negara ingin mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan daya saing masyarakat lokal.
Pemerataan kesejahteraan bukan hanya impian, tapi target nyata melalui koperasi berbasis desa yang terorganisasi dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Zulhas juga memberikan perhatian serius kepada UMKM. Ia menyampaikan bahwa pelaku usaha kecil tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang lemah, melainkan sebagai mitra sejajar yang hanya membutuhkan dukungan kebijakan dan akses yang adil.
“Saya juga minta teman-teman BUMN, jangan menganggap UMKM itu harus dibilang kasihani. Orang yang menyusahkan, enggak. Itu setara. Hanya mereka perlu political will, keberpihakan, sudah. Dia kalau dikasih kesempatan, insya Allah bisa,” kata dia.
Antusiasme Tinggi Jelang Peluncuran Nasional
Program Kopdes Merah Putih dijadwalkan akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025. Zulhas mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi.
Ribuan desa bahkan berlomba untuk menjadi bagian dari gerakan ekonomi baru ini.
“Mendapat sambutan yang gegap-gempita di masyarakat. Berebut sekarang yang ingin mendirikan Kopdes ini,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih di Jakarta, Jumat (13/6).
Hingga pertengahan Juni 2025, tercatat sebanyak 79.882 desa/kelurahan telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), atau sekitar 98 persen dari total target.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.300 desa telah memenuhi legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM.
“Jadi on the track, targetnya kan ini 30 Juni, sekarang baru 13 Juni, sudah 47 persen kira-kira,” jelasnya.
Dengan progres yang cepat dan partisipasi yang tinggi, pemerintah optimistis Kopdes Merah Putih akan menjadi instrumen vital dalam membangun kemandirian ekonomi desa serta memperkuat fondasi keadilan sosial di Indonesia.***
