JAKARTA – Target operasional 36 ribu Koperasi Desa / Kopdes Merah Putih pada penghujung 2026 menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat sistem distribusi bantuan sekaligus meningkatkan layanan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa.
Program Kopdes Merah Putih diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai koperasi biasa, tetapi juga menjadi infrastruktur resmi pemerintah yang menghubungkan berbagai program pelayanan publik dengan masyarakat secara lebih cepat, merata, dan terintegrasi.
Pemerintah kini masih mematangkan berbagai tahapan pembangunan, mulai dari penyelesaian infrastruktur, penyiapan sumber daya manusia, hingga sistem operasional agar seluruh 36 ribu Kopdes Merah Putih dapat menjalankan fungsi secara optimal pada akhir tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa seluruh koperasi tersebut saat ini belum beroperasi penuh karena masih berada dalam tahap pembangunan dan persiapan kelembagaan.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah menyiapkan puluhan ribu manajer profesional yang nantinya akan mengelola masing-masing koperasi di seluruh Indonesia.
Menurutnya, proses penyiapan tenaga pengelola diperkirakan rampung pada Oktober 2026 sehingga operasional koperasi dapat dilakukan secara bertahap hingga mencapai target nasional.
Keberadaan Kopdes Merah Putih, lanjutnya, dirancang memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan toko ritel maupun supermarket.
Selain menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat desa, koperasi tersebut akan menjadi simpul layanan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Koperasi desa itu beda dengan supermarket ya, Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH, alat-alat pertanian nanti di koperasi itu,” katanya, melalui keteranganya, Minggu, 28 Juni 2026.
Tidak hanya berperan dalam distribusi bantuan sosial, Kopdes Merah Putih juga dipersiapkan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi desa.
Pemerintah menugaskan koperasi tersebut untuk menyerap hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan ketika harga komoditas di pasar mengalami penurunan sehingga pendapatan pelaku usaha sektor pangan tetap terjaga.
Dengan skema tersebut, koperasi diharapkan mampu menjadi penyangga harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui jaringan distribusi yang lebih dekat dengan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Zulkifli Hasan menegaskan pembenahan dilakukan seiring arahan Presiden untuk memastikan seluruh program yang menyangkut kepentingan masyarakat berjalan sesuai tujuan.
Ia menyebut pemerintah saat ini memprioritaskan penyelesaian target operasional 36 ribu Kopdes Merah Putih sebelum memperluas pengembangan program pada tahun berikutnya.
“Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan rakyat itu bisa kita lanjutkan. Kita fokus dulu yang 36.000 itu, yang lainnya kita akan lihat nanti tahun depan,” ujarnya.
Dengan target tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi tulang punggung pelayanan ekonomi desa sekaligus memperkuat efektivitas penyaluran berbagai program bantuan, pemberdayaan petani, nelayan, dan masyarakat di seluruh Indonesia mulai akhir 2026.***
