JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sajauh ini, 53 lokasi telah siap untuk memulai program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026. Proses persiapan terus berlangsung, dan dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota guna memastikan semua persiapan dilakukan secara paralel.
“Data terus berkembang, dalam 2-3 hari mendatang kami akan berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar,” ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (11/3/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak hanya fokus pada kurikulum, namun juga pada kesiapan infrastruktur yang memadai. Ia menjelaskan, sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi standar kelayakan, yang mencakup fasilitas seperti asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.
“Lima puluh tiga lokasi ini telah memenuhi syarat, seperti ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar,” tambahnya.
Selain itu, Gus Ipul menyebutkan bahwa berbagai tim kementerian terkait sedang mematangkan berbagai aspek penting dari program ini, seperti pengembangan kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengawasan dan tata kelola sekolah. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran yang diperlukan.
“Insyaallah, dalam 1-2 minggu ke depan, semuanya akan lebih jelas,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengharapkan agar program ini disempurnakan lebih lanjut dan dapat menjangkau sebanyak mungkin daerah di Indonesia.
“Presiden meminta agar apa yang sudah direncanakan ini terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah dapat ikut berpartisipasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa penerimaan siswa akan didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan prioritas utama pada kelompok masyarakat yang termasuk dalam Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan kalangan ekonomi paling rentan.
“Dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar terletak di daerah yang sangat membutuhkan sekolah dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi,” jelas Amalia.
Program Sekolah Rakyat ini juga akan mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Dua universitas, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), turut menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program ini.
