WASHINGTON, AS – Amerika Serikat (AS) mengintensifkan tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan menaikkan nilai hadiah bagi siapa saja yang memberikan informasi terkait penangkapannya. Kini, hadiah tersebut melonjak menjadi USD 25 juta (sekitar Rp408 miliar) dari sebelumnya USD 15 juta pada 2020, sebagaimana diumumkan Departemen Keuangan AS pada Jumat (10/1/2025).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi AS untuk menekan pemerintahan Maduro yang dinilai melakukan kecurangan dalam pemilu presiden Juli 2024.
Peningkatan hadiah ini bertepatan dengan pelantikan Maduro untuk masa jabatan ketiganya sebagai presiden Venezuela. Departemen Keuangan AS menegaskan bahwa tindakan ini merupakan respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai “penindasan dan subversi demokrasi” oleh pemerintahan Maduro. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya, pada Agustus 2024, menyatakan bahwa AS memiliki “bukti yang sangat banyak” yang menunjukkan kandidat oposisi Edmundo Gonzalez sebagai pemenang sebenarnya dalam pemilu tersebut.
Selain peningkatan hadiah, AS juga memberlakukan sanksi dan pembatasan perjalanan terhadap sejumlah pejabat Venezuela yang dianggap mendukung pemerintahan Maduro. Langkah ini mempertegas sikap Washington yang menolak mengakui hasil pemilu Juli 2024, yang dianggap curang dan tidak demokratis.
“Amerika Serikat terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung rakyat Venezuela dalam memperjuangkan demokrasi dan supremasi hukum,” ujar pernyataan resmi Departemen Keuangan AS.
Kontroversi seputar kepemimpinan Maduro kembali mencuat setelah pemilu yang memicu protes berdarah dan penahanan ribuan orang di Venezuela.
Oposisi Venezuela, bersama sejumlah pemimpin Amerika Latin dan AS, menolak hasil pemilu tersebut, memicu ketegangan diplomatik yang kian memanas.
Sementara itu, Maduro tetap kukuh mempertahankan kekuasaannya, menuduh AS dan sekutunya berupaya menggulingkan pemerintahannya melalui berbagai cara, termasuk campur tangan asing.
Peningkatan hadiah ini bukanlah yang pertama kali dilakukan AS. Pada 2020, Departemen Kehakiman AS menawarkan USD 15 juta untuk informasi yang dapat membawa Maduro ke pengadilan atas tuduhan perdagangan narkoba dan korupsi. Kini, dengan nilai hadiah yang meningkat, AS tampaknya ingin mempercepat upaya untuk menekan pemimpin Venezuela tersebut.
Situasi ini menambah kompleksitas krisis politik dan ekonomi yang telah lama melanda Venezuela. Negara kaya minyak ini terus bergulat dengan hiperinflasi, kekurangan pangan, dan migrasi massal warganya.
Tekanan internasional, khususnya dari AS, diperkirakan akan terus berlanjut seiring upaya untuk mengembalikan stabilitas dan demokrasi di negara tersebut.
