LONDON – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer mengecam kelompok sayap kanan yang menggunakan bendera Inggris sebagai alat untuk menyembunyikan kekerasan dan intimidasi dalam aksi protes yang berlangsung di seluruh negeri. Pada Sabtu (13/9/2025), lebih dari 110.000 orang dari kelompok sayap kanan turun ke jalan dalam unjuk rasa yang diamankan Unite the Kingdom, yang dipimpin oleh aktivis kontroversial, Tommy Robinson (Stephen Yaxley-Lennon).
Unjuk rasa ini berlangsung ricuh dan berujung pada bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian. Setidaknya 26 polisi dilaporkan terluka, dan 25 demonstran ditangkap. Protes yang menentang kebijakan imigrasi pemerintah Starmer tersebut sempat memicu kekerasan setelah beberapa orasi provokatif yang menghasut kebencian terhadap kelompok minoritas.
Starmer, yang menanggapi kejadian ini dengan tegas, menyatakan bahwa meskipun Inggris menghargai hak untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari nilai fundamental negara, ia mengutuk keras serangan terhadap aparat dan intimidasi terhadap masyarakat, terutama yang berbasis ras dan latar belakang etnis.
“Orang-orang memiliki hak untuk melakukan aksi protes damai. Itu adalah inti dari nilai-nilai yang dianut negara kita,” ujar Starmer dalam keterangannya dikutip dari Al Jazeera, Senin (15/9/2025). Namun, ia menegaskan, “Kita tidak akan menoleransi serangan terhadap polisi yang sedang bertugas atau orang-orang yang merasa terintimidasi di jalanan kami karena latar belakang atau warna kulit mereka.”
Starmer menekankan bahwa Inggris adalah bangsa yang dibangun di atas dasar toleransi, keberagaman, dan saling menghormati. “Bendera kita mewakili negara ini yang beragam dan kita tidak akan pernah menyerahkannya kepada mereka yang menggunakannya sebagai simbol kekerasan, ketakutan, dan perpecahan,” tegasnya.
Massa dari kelompok sayap kanan yang turut membawa simbol-simbol nasionalis terlibat dalam bentrokan dengan petugas. Video yang beredar menunjukkan polisi berkuda dilempari botol oleh para demonstran, yang kemudian dibalas dengan pukulan untuk mengendalikan situasi.
Di sisi lain, di pusat kota London, tepatnya di Whitehall, digelar demonstrasi tandingan yang diikuti oleh sekitar 5.000 orang. Berbeda dengan aksi sayap kanan, demo tandingan tersebut berlangsung dengan damai tanpa insiden kekerasan.
Pernyataan tegas Starmer ini menggarisbawahi posisi pemerintah Inggris dalam menanggapi protes yang berpotensi merusak kerukunan sosial, sekaligus menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang menjadi dasar negara tersebut.