WASHINGTON, AS – Senat Amerika Serikat mengambil langkah penting untuk membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam konflik dengan Iran. Pada Selasa (19/5/2026), mayoritas senator menyetujui mosi untuk meloloskan resolusi kewenangan perang dari komite Senat dengan perolehan suara 50 banding 47.
Keputusan ini menjadi kemenangan politik bagi Partai Demokrat setelah tujuh kali upaya serupa sebelumnya gagal menembus dukungan mayoritas. Dukungan lintas partai muncul setelah empat senator Partai Republik memilih bergabung dengan Demokrat.
Empat senator Republik yang mendukung langkah tersebut yakni Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, dan Bill Cassidy.
Sementara itu, hanya satu senator Demokrat yang menolak resolusi tersebut, yakni John Fetterman.
Langkah Senat ini dipandang sebagai sinyal meningkatnya kekhawatiran di Kongres terhadap eskalasi konflik Washington dengan Teheran yang terus memanas dalam beberapa bulan terakhir.
Resolusi tersebut bertujuan membatasi kemampuan presiden untuk melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres AS. Meski belum menjadi keputusan final, pengesahan di tingkat komite dianggap sebagai tonggak penting dalam dinamika politik keamanan nasional Amerika Serikat.
Perubahan sikap Senator Bill Cassidy turut menjadi sorotan. Untuk pertama kalinya ia mendukung resolusi kewenangan perang terkait Iran. Sikap itu muncul beberapa hari setelah Cassidy gagal memperoleh dukungan cukup untuk lolos ke putaran kedua pemilihan pendahuluan Senat Partai Republik di Louisiana, ketika Trump secara terbuka mendukung rival politiknya.
Selain itu, tiga senator Republik lainnya tidak memberikan suara. Kondisi tersebut membuat kubu Demokrat akhirnya mampu mengungguli suara Republik dalam isu pembatasan kewenangan perang terhadap Iran.
Meski demikian, perjalanan resolusi masih panjang. Jika nantinya lolos di kedua majelis Kongres, Presiden Trump diperkirakan tetap akan menggunakan hak veto. Namun Demokrat menilai langkah politik tersebut tetap penting untuk memberikan tekanan politik sekaligus membentuk opini publik mengenai keterlibatan AS dalam perang.
“Langkah ini memiliki arti penting dan berpotensi mengubah pandangan presiden terkait perang,” demikian pandangan yang disampaikan kubu Demokrat terkait resolusi tersebut.
Konflik AS-Iran Memanas
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meledak menjadi perang terbuka setelah Washington bersama Israel melancarkan serangan gabungan ke Teheran pada 28 Februari 2026.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah. Situasi semakin memburuk ketika Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan energi dunia.
Penutupan Selat Hormuz langsung memicu kekhawatiran global karena kawasan tersebut menjadi salah satu jalur utama distribusi minyak internasional.
Di tengah tekanan internasional, Washington dan Teheran sempat menyepakati gencatan senjata selama dua pekan dan membuka perundingan di Islamabad, Pakistan, pada 11 April 2026.
Namun negosiasi berakhir buntu. Iran menolak membuka kembali Selat Hormuz secara permanen serta enggan menghentikan program pengayaan uranium mereka.
Kebuntuan itu mendorong Presiden Donald Trump mengambil langkah lebih agresif. Trump memerintahkan militer AS memblokade Selat Hormuz mulai 13 April 2026 sebagai upaya menekan ekonomi Iran.
Blokade tersebut berlaku untuk seluruh kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran, termasuk pelabuhan di Teluk Arab dan Teluk Oman.
Langkah Washington dinilai memperbesar risiko bentrokan langsung di kawasan Timur Tengah. Iran sempat membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz pada 17 April 2026 setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon.
Trump memuji langkah Iran tersebut, tetapi tetap mempertahankan blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran.
Keputusan itu kembali memicu eskalasi. Sehari kemudian, tepatnya Sabtu (18/4/2026), Teheran kembali menutup akses pelayaran di Selat Hormuz sebagai respons atas berlanjutnya blokade Amerika Serikat.
Situasi tersebut membuat tekanan politik di Washington semakin meningkat. Sejumlah anggota Kongres mulai mempertanyakan sejauh mana presiden dapat membawa AS ke konflik besar tanpa persetujuan legislatif.
Voting di Senat kini menjadi penanda bahwa kekhawatiran tersebut mulai mendapat dukungan bipartisan di Capitol Hill, bahkan dari sebagian anggota Partai Republik sendiri.
