JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) mengambil langkah tegas dengan memecat secara resmi Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2024-2029, terkait pernyataan kontroversialnya yang terekam dalam video viral.
Insiden ini mencuat ketika Wahyudin terlihat mengakui menggunakan dana negara untuk perjalanan pribadi sambil menyiratkan sikap acuh terhadap keuangan publik, memicu kemarahan netizen dan tuntutan etika politik yang lebih ketat.
Keputusan pemecatan ini diumumkan pada Sabtu (20/9/2025) oleh Komarudin Watubun, Wakil Ketua DPP PDI-P, setelah proses klarifikasi internal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gorontalo.
Video berdurasi singkat tersebut direkam di Bandara Djalaluddin Tantu, Gorontalo, saat Wahyudin dan seorang perempuan sedang menunggu penerbangan ke Makassar.
Rekaman itu dengan cepat menyebar di media sosial, menyoroti isu penyalahgunaan wewenang legislatif yang kian menjadi sorotan di tengah tuntutan transparansi anggaran daerah.
Dalam video tersebut, Wahyudin tanpa tedeng aling-aling menyatakan, “Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini semakin miskin.” Pernyataan itu langsung memicu gelombang kritik dari masyarakat, yang menilai ucapan tersebut tidak hanya merendahkan amanah rakyat, tetapi juga mencoreng citra partai berlambang banteng moncong putih.
Menurut Komarudin, proses penindakan dimulai sejak DPD Gorontalo melaporkan kasus ini ke DPP. “Jadi memang yang bersangkutan telah dilakukan klarifikasi oleh DPD Gorontalo. DPD sudah menyampaikan laporan kepada DPP, memohon untuk diambil tindakan organisasi atas perbuatannya,” ujar Komarudin saat dihubungi KompasOnline.com.
Rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin PDI-P pun segera direspons, mengakibatkan penerbitan surat pemecatan hari ini. “Komite etik dan disiplin telah merekomendasikan kepada DPP, dan hari ini DPP mengeluarkan surat pemecatan kepada yang bersangkutan. Dalam waktu dekat segera dilakukan PAW,” tambahnya, merujuk pada penggantian antar waktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi di DPRD Gorontalo.
Kasus ini bukan hanya soal satu video viral, tapi juga menggarisbawahi tantangan etika di kalangan wakil rakyat. Wahyudin, yang mewakili Fraksi PDI-P di DPRD Provinsi Gorontalo, telah menjabat sejak awal periode legislasi baru.
