JAKARTA – Gelombang pengakuan internasional terhadap kenegaraan Palestina mencapai puncak baru ketika Inggris, Kanada, dan Australia secara serentak mengumumkan dukungan resmi mereka.
Langkah bersejarah ini langsung memicu amarah membara dari kalangan menteri sayap kanan Israel, yang menuntut aneksasi wilayah Tepi Barat dan pembubaran Otoritas Palestina sebagai balasan tegas.
Pengakuan ini bukan hanya simbolis, melainkan bagian dari upaya terkoordinasi untuk menghidupkan kembali solusi dua negara di Timur Tengah.
Diumumkan menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pekan ini, keputusan ketiga negara tersebut datang di tengah eskalasi konflik, Israel berencana memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki serta menggelar operasi militer intensif di Gaza. Dengan demikian, pengakuan ini berpotensi mengubah dinamika diplomatik global terkait konflik Israel-Palestina.
Respons Keras dari Israel
Reaksi paling vokal datang dari dua tokoh kunci di pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menyatakan bahwa langkah Barat ini menuntut “tindakan balasan segera”. Dalam pernyataannya,
“Pengakuan oleh Inggris, Kanada, dan Australia atas negara Palestina… membutuhkan tindakan balasan segera: penerapan kedaulatan yang cepat di Yudea dan Samaria dan pembubaran penuh Otoritas Palestina.” ucap Ben Gvir
Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang juga dikenal sebagai pendukung kuat pemukiman Yahudi, menyerukan akhir era intervensi asing. Melalui akun media sosial X-nya, Smotrich mendesak Netanyahu untuk bertindak cepat.
“Masa-masa ketika Inggris dan negara-negara lain menentukan masa depan kita sudah berakhir. Mandat telah berakhir, dan satu-satunya respons terhadap langkah anti-Israel ini adalah kedaulatan atas tanah air bersejarah orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria, dan menghapus selamanya kebodohan negara Palestina dari agenda.”
“Tuan Perdana Menteri, waktunya sekarang dan ada di tangan Anda.”
Ben Gvir bahkan berencana mengajukan proposal aneksasi Tepi Barat—wilayah yang disebut Yudea dan Samaria oleh para nasionalis Israel—pada sidang kabinet mendatang.
Tuntutan ini mencerminkan polarisasi dalam politik Israel, di mana koalisi sayap kanan Netanyahu semakin bergantung pada dukungan kelompok ekstrem untuk bertahan.
Alasan Pengakuan, Dorong Perdamaian
Di sisi lain, pemimpin ketiga negara pengakui menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mempromosikan perdamaian jangka panjang. Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, menjelaskan bahwa pengakuan ini justru melemahkan kelompok militan seperti Hamas. Ia menyatakan “Mengakui Negara Palestina, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina, memberdayakan mereka yang mencari hidup berdampingan secara damai dan mengakhiri Hamas. Ini sama sekali tidak melegitimasi terorisme, atau menjadi hadiah untuk itu.”
Carney juga mengkritik kebijakan Israel:
“Pemerintah Israel secara sistematis bekerja untuk mencegah prospek negara Palestina agar tidak pernah bisa didirikan.”
Ia menutup dengan tawaran kolaborasi: “Menawarkan kemitraan kami dalam membangun janji masa depan yang damai bagi negara Palestina dan negara Israel.”
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyebut pengakuan ini sebagai “langkah bersejarah” yang akan “menghidupkan kembali harapan untuk perdamaian bagi Palestina dan Israel, dan solusi dua negara.”
Sementara Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, melalui pernyataan resminya, menekankan komitmen serupa untuk mendukung solusi dua negara, meski tanpa kutipan langsung yang spesifik.
Hingga kini, lebih dari 140 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, termasuk mayoritas anggota Uni Eropa.
Namun, pengakuan dari sekutu dekat Israel seperti Inggris, Kanada, dan Australia dianggap sebagai titik balik yang berpotensi memengaruhi kebijakan AS di bawah pemerintahan yang akan datang.
Dampak Potensial terhadap Konflik Israel-Palestina
Langkah ini terjadi di saat kritis Israel baru saja mengumumkan rencana pembangunan ribuan unit permukiman baru di Tepi Barat, sementara perang di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga sipil sejak Oktober 2023.
Pengamat internasional khawatir bahwa tuntutan aneksasi dari menteri Israel bisa memicu eskalasi lebih lanjut, termasuk boikot diplomatik atau sanksi ekonomi.
Sidang Majelis Umum PBB pekan ini diprediksi menjadi panggung utama bagi perdebatan ini, dengan Palestina berharap pengakuan baru ini memperkuat posisinya di forum global.
Sementara itu, pemerintah Israel belum merespons secara resmi dari tingkat tertinggi, meski tekanan internal dari koalisi Netanyahu semakin membesar.
