JAKARTA – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan hilirisasi wajib memberi nilai tambah tertinggi bagi daerah.
Menurutnya, pemerintah mendorong sinergi antara investor, pusat, dan daerah demi keadilan ekonomi nasional.
“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah.”
“Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam keterangannya, Minggu (26/10/2025).
Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang dorong ekonomi tumbuh hingga 20 persen.
Keberhasilan itu membuktikan hilirisasi mampu menjadi penggerak utama transformasi ekonomi di tingkat lokal.
“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri.”
“Kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju apa yang sudah ditargetkan, yakni menjadi salah satu negara yang GDP (gross domestic product)-nya masuk 10 besar pada 2045,” ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan pemerintah kini menyiapkan peta jalan hilirisasi pascatambang guna memperkuat ekonomi berkelanjutan.
Ia menilai langkah ini krusial agar daerah tak tergantung pada aktivitas tambang sebagai sumber utama pendapatan.
Kementerian ESDM memastikan kebijakan hilirisasi berjalan dengan asas pemerataan manfaat untuk masyarakat lokal.
“Upaya ini menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sebut Menteri Bahlil.***
