JAKARTA – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik warga negara Israel yang ramai dibicarakan di media sosial ternyata palsu. Dokumen tersebut mengklaim seorang pria asal Israel bernama Aron Geller tercatat sebagai penduduk di Cianjur, Jawa Barat, namun verifikasi resmi membuktikan sebaliknya.
Klaim viral ini muncul dari sebuah foto KTP elektronik yang beredar luas di platform media sosial sejak akhir pekan lalu. Foto tersebut menampilkan nama Aron Geller dengan alamat lengkap di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Isu ini langsung memicu keresahan netizen, terutama di tengah sensitivitas isu kependudukan dan keamanan nasional.
Verifikasi KTP yang Valid
Verifikasi KTP yang valid sangat penting untuk mencegah penyebaran KTP palsu.
Dalam respons cepat, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi melakukan penelusuran mendalam terhadap klaim tersebut. Timnya memeriksa data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara nasional, serta berkoordinasi dengan instansi daerah yang berwenang menerbitkan KTP di wilayah Cianjur. Hasilnya nihil: nama Aron Geller sama sekali tidak terdaftar di database resmi.
“Bila di sosial media diceritakan yang bersangkutan memiliki KTP-elektronik Indonesia, bisa dipastikan KTP itu palsu,” kata Teguh Setyabudi .
Pernyataan Teguh ini sekaligus menepis spekulasi liar yang beredar, termasuk dugaan adanya celah dalam sistem kependudukan Indonesia yang memungkinkan warga asing menyamar sebagai penduduk lokal. Dukcapil menekankan bahwa proses verifikasi KTP dilakukan dengan standar ketat, termasuk pemindaian biometrik dan pemeriksaan silang data antarlembaga, sehingga sulit untuk memalsukan dokumen secara sempurna.
Kasus ini bukan yang pertama kalinya isu KTP palsu menjadi sorotan publik. Sebelumnya, kejadian serupa pernah terjadi di berbagai daerah, di mana foto editan digunakan untuk menyebarkan hoaks atau provokasi. Kemendagri pun mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi melalui saluran resmi sebelum membagikannya, guna mencegah penyebaran berita palsu yang bisa memicu konflik sosial.
Hingga kini, pihak berwenang di Cianjur belum memberikan keterangan lanjutan terkait kemungkinan penyelidikan lebih dalam terhadap sumber foto viral tersebut. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap konten serupa di masa depan, terutama yang melibatkan data pribadi sensitif seperti KTP.
