PARIS, PRANCIS – Pemerintah Prancis mengambil langkah tegas dengan melarang Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayahnya. Keputusan ini diumumkan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot pada Sabtu, 23 Mei 2026, menyusul kontroversi besar atas video yang memperlihatkan Ben-Gvir mengejek para aktivis bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
Barrot menyampaikan pengumuman tersebut melalui akun X resmi miliknya. “Mulai hari ini, Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki wilayah Prancis,” tulisnya secara langsung.
Latar Belakang Kontroversi Flotilla Global Sumud
Larangan ini muncul setelah angkatan laut Israel mencegat kapal-kapal armada Global Sumud Flotilla di perairan internasional saat hendak mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Para aktivis kemudian ditahan dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod, Israel, sebelum akhirnya dideportasi.
Video yang diunggah Ben-Gvir sendiri memicu kemarahan internasional. Dalam rekaman tersebut, para aktivis terlihat berlutut di lantai dengan mata tertutup dan tangan terikat. Sikap tersebut dianggap merendahkan martabat manusia dan memicu gelombang protes dari berbagai negara.
Prancis Desak Sanksi Uni Eropa
Jean-Noël Barrot menegaskan bahwa keputusan Prancis mencerminkan kemarahan Paris atas perlakuan terhadap para aktivis, termasuk warga negara Prancis yang ikut serta dalam misi tersebut.
“Kami tidak dapat mentoleransi warga negara Prancis diancam, diintimidasi, atau mengalami kekerasan dengan cara seperti ini, terutama oleh seorang pejabat publik,” tegas Barrot.
Ia juga mengumumkan langkah diplomatik lebih lanjut bersama Italia. “Bersama mitra saya dari Italia, saya meminta Uni Eropa turut menjatuhkan sanksi terhadap Itamar Ben-Gvir,” ujarnya.
Reaksi Internasional dan Dalam Negeri Israel
Larangan masuk Prancis ini bukan satu-satunya reaksi. Setidaknya lima negara — Prancis, Italia, Belanda, Kanada, dan Spanyol — telah memanggil duta besar Israel untuk menyampaikan protes resmi. Mereka menilai perlakuan terhadap aktivis flotilla melanggar prinsip dasar kemanusiaan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sendiri turut menegur Ben-Gvir. Netanyahu menyatakan bahwa tindakan menterinya “tidak sesuai dengan nilai dan norma Israel”.
Pemerintah Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, juga disebut-sebut turut mengecam aksi tersebut, meski belum ada pernyataan resmi lengkap yang dirilis.
Dugaan Kekerasan Seksual di Tahanan Israel
Kontroversi semakin dalam setelah penyelenggara Global Sumud Flotilla merilis laporan serius. Dalam pernyataan resmi melalui Telegram pada Jumat, mereka menyebut sedikitnya 15 kasus kekerasan seksual yang dialami peserta armada setelah dibebaskan.
Dugaan kekerasan tersebut mencakup penggeledahan yang merendahkan, pelecehan seksual, perabaan tubuh, hingga tuduhan pemerkosaan. Sebagian insiden dilaporkan terjadi di sebuah kapal yang diubah menjadi tempat penahanan sementara.
Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric menyampaikan keprihatinan mendalam PBB. “Kami sangat khawatir dengan laporan-laporan ini,” katanya dalam konferensi pers rutin Jumat lalu.
Sementara itu, otoritas penjara Israel membantah keras semua tuduhan. Juru bicara dinas penjara Israel menyebut klaim tersebut “salah dan sama sekali tidak memiliki dasar fakta”.
Analisis: Tekanan Diplomatik terhadap Pemerintahan Netanyahu
Langkah Prancis ini menandai eskalasi tekanan diplomatik Eropa terhadap pemerintahan sayap kanan Israel di tengah konflik Gaza yang berkepanjangan. Ben-Gvir, dikenal sebagai politisi ultra-nasionalis, sering kali menjadi sorotan karena pernyataan dan tindakannya yang kontroversial.
Larangan masuk ke Prancis — salah satu negara berpengaruh di Uni Eropa — berpotensi menjadi preseden bagi negara-negara Eropa lainnya untuk mengambil langkah serupa. Hal ini semakin mengisolasi Israel di arena internasional, terutama menjelang pembahasan sanksi lebih luas di tingkat Uni Eropa.
Kasus ini juga menyoroti ketegangan antara keamanan Israel dan prinsip kemanusiaan internasional dalam penanganan konvoi bantuan ke Gaza. Sementara Israel berdalih melakukan pencegatan untuk alasan keamanan, kritik global menekankan pentingnya perlindungan terhadap aktivis damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Perkembangan lebih lanjut mengenai respons Israel terhadap larangan Prancis ini masih terus dipantau.
