JAKARTA – Pemerintah mempercepat pembangunan program Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pendidikan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan 93 titik Sekolah Rakyat Tahap II sudah dapat berfungsi pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Target ambisius itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat yang digelar di Jakarta, Selasa (26/5). Rapat dipimpin Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan dihadiri perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menilai pendidikan menjadi fondasi penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Hingga 25 Mei 2026, progres fisik pembangunan di 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II tercatat telah mencapai rata-rata 62,63 persen. Sementara progres keuangan berada di angka 41,76 persen.
Menteri Dody mengatakan pihaknya terus mengejar penyelesaian proyek agar seluruh sekolah dapat digunakan tepat waktu.
“Setelah dicek keseluruhan dari kesiapan lahan dan lainnya, Insyaallah kami targetkan selesai Juni 2026. Kami akan terus mengejar agar 93 titik ini dapat fungsional seluruhnya untuk mendukung tahun ajaran baru pada Juli 2026,” ujar Dody.
Dikebut dengan Tiga Shift dan Tambahan Tenaga Kerja
Untuk mengejar target, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat. Strategi percepatan dilakukan dengan menambah jumlah pekerja, menerapkan sistem kerja tiga shift, hingga penggunaan metode konstruksi yang lebih cepat.
Langkah percepatan tersebut juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hingga akhir Mei 2026, pembangunan Sekolah Rakyat disebut telah melibatkan 71.579 pekerja di berbagai daerah.
Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap hambatan pembiayaan proyek. Dody mengungkapkan sejumlah kontraktor mengalami kendala arus kas selama pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, Kementerian PU menggandeng Danantara dan kelompok bank Himbara untuk membantu dukungan pembiayaan kepada penyedia jasa konstruksi.
“Untuk penyedia jasa yang mengalami kendala cash flow, kami sudah berkoordinasi dengan Danantara agar dapat dibantu oleh perbankan Himbara,” kata Dody.
Ia juga memastikan dukungan personel Zeni TNI akan kembali dilibatkan di sejumlah lokasi yang progresnya mengalami keterlambatan.
“Dari sisi tenaga kerja, kami akan melibatkan dukungan Zeni TNI seperti yang telah kami lakukan pada SR di Lombok Utara, pada titik-titik yang mengalami keterlambatan progres sehingga target penyelesaian tetap bisa dikejar,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Akan Diperkuat Internet dan Fiber Optik
Selain pembangunan fisik, pemerintah mulai menyiapkan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung sistem pembelajaran modern di Sekolah Rakyat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Digital membahas penyediaan jaringan internet serta infrastruktur telekomunikasi di lokasi sekolah.
Pemerintah bahkan mulai menyiapkan rencana pembangunan jaringan fiber optic pada titik-titik Sekolah Rakyat Tahap II agar kegiatan belajar mengajar dapat terintegrasi dengan sistem digital.
Langkah itu dinilai penting mengingat Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pendidikan dasar, tetapi juga mampu menghadirkan akses teknologi bagi siswa dari keluarga prasejahtera.
Tahap III Mulai Disiapkan, 89 Lokasi Masih Terkendala Lahan
Di tengah percepatan Tahap II, pemerintah juga mulai mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III.
Kementerian PU merinci, Tahap IIIA yang mencakup tujuh lokasi telah masuk proses lelang. Sementara Tahap IIIB dengan 11 lokasi masih berada pada tahap persiapan lelang.
Adapun Tahap IIIC yang mencakup 89 lokasi masih menghadapi sejumlah persoalan readiness criteria, terutama terkait legalitas dan kesiapan lahan.
Pemerintah daerah diminta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan seperti status kepemilikan tanah, pematangan lahan, hingga dokumen AMDAL agar proses pembangunan tidak kembali tertunda.
“Kami berharap readiness criteria dan masalah lahan seperti status kepemilikan, pematangan lahan, AMDAL dan seterusnya pada 89 titik lokasi Tahap IIIC dapat segera diselesaikan bersama pemerintah daerah,” tutur Dody.
Ia mengatakan percepatan itu penting agar pembangunan Sekolah Rakyat permanen dapat rampung paling lambat Juni 2027.
Dengan demikian, para siswa yang saat ini masih belajar di Sekolah Rakyat rintisan tahun ajaran 2025/2026 nantinya bisa berpindah ke fasilitas permanen pada Juli 2027.
Mensos Apresiasi Kebut Pembangunan Sekolah Rakyat
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan apresiasi terhadap dukungan Kementerian PU dalam percepatan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Menurutnya, tantangan pembangunan di lapangan tidak ringan. Namun koordinasi lintas kementerian dinilai berhasil menjaga target proyek tetap berjalan.
“Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana,” kata Saifullah Yusuf.
Ia menambahkan, keterlibatan langsung Menteri PU dalam memantau proyek menjadi faktor penting dalam menjaga percepatan pembangunan.
“Tantangan di lapangan memang besar, tetapi Pak Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru,” tutupnya.
