JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat transformasi digital sebagai strategi utama dalam mengurangi konflik dan sengketa pertanahan yang kerap meresahkan masyarakat. Langkah ini diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima penghargaan *CNN Indonesia Award 2025* di Kuningan, Jakarta, pada Jumat (31/10/2025).
Ossy menekankan bahwa migrasi dari sistem analog ke digital akan menjadi kunci untuk meminimalkan masalah pertanahan nasional.
“Kementerian ATR/BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.
Inisiatif digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi pertanahan, tetapi juga menutup peluang tumpang tindih sertifikat lahan dan meningkatkan akurasi data kepemilikan. Menurut Ossy, sebagian besar kasus konflik tanah berakar dari kekacauan administrasi, sehingga modernisasi sistem menjadi solusi efektif untuk menciptakan layanan yang lebih transparan dan efisien.
Ia menyebutkan, sekitar 70–80 persen tugas pokok Kementerian ATR/BPN berfokus pada pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan teknologi digital menjadi prioritas mendesak guna menyajikan informasi tata ruang dan pertanahan yang cepat, tepat, serta bebas dari manipulasi.
Tak berhenti di situ, Kementerian ATR/BPN juga gencar mengimplementasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria sebagai pilar pemerataan akses lahan. Kedua inisiatif ini diyakini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di tanah air.
“Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita,” tutur Wamen Ossy.
Untuk mencapai target tersebut, Ossy mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk aktif berkolaborasi. Ia menekankan pentingnya masukan konstruktif demi perbaikan berkelanjutan.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tutup Wamen Ossy.
Dengan pendekatan digital dan program nasional ini, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menciptakan ekosistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan bebas konflik, mendukung visi Indonesia maju di bidang agraria.
