Moody’s Ratings pada Kamis menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, menambah tekanan bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara yang tengah dihadapkan pada isu transparansi serta gejolak pasar keuangan dengan nilai yang diperkirakan melampaui US$80 miliar.
Meski tetap mempertahankan peringkat Baa2—dua tingkat di atas batas bawah kategori investment grade—Moody’s memperingatkan bahwa arah kebijakan Indonesia dinilai semakin tidak terprediksi dan kurang kohesif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan sekitar 15 bulan.
Lembaga pemeringkat tersebut menyoroti penurunan standar tata kelola, serta risiko pergeseran berkelanjutan menuju kebijakan fiskal yang lebih ekspansif tanpa diimbangi reformasi pendapatan yang memadai, yang berpotensi membuka jalan bagi penurunan peringkat di masa depan.
Reaksi pasar pun langsung terasa. Pada Jumat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah hingga 2,7%, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari empat bulan. Nilai tukar rupiah juga tertekan dan mendekati level psikologis 17.000 per dolar AS, posisi terlemah sejak akhir Januari.
Pemerintah dan Otoritas Keuangan Merespons
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo berupaya meredam kekhawatiran dengan menegaskan bahwa perubahan outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia menyatakan akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah guna menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penegasan peringkat Baa2 justru menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih solid. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi atas dipertahankannya peringkat kredit Indonesia, seraya menegaskan pemerintah tengah menjalankan agenda transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga berupaya meminimalkan dampak keputusan Moody’s, dengan menyatakan bahwa lembaga pemeringkat dan pelaku pasar global belum sepenuhnya memahami strategi pertumbuhan baru yang ditempuh pemerintah.
Tekanan Pasar Kian Menguat
Penurunan outlook ini memperpanjang periode volatilitas di pasar Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, MSCI membekukan seluruh penyesuaian kenaikan bobot aset Indonesia, menyusul kekhawatiran terkait transparansi kepemilikan dan praktik perdagangan. MSCI bahkan memperingatkan kemungkinan penurunan status Indonesia dari pasar berkembang menjadi pasar frontier pada Mei mendatang jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan.
Sentimen investor juga tertekan sejak Presiden Prabowo memberhentikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Sosok yang dikenal luas sebagai simbol kehati-hatian fiskal selama lebih dari satu dekade itu digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, yang dipersepsikan pasar sebagai sinyal pergeseran dari pendekatan fiskal konservatif.
APBN 2026 yang telah disahkan parlemen mencakup belanja negara sebesar US$231,5 miliar, dengan defisit fiskal 2,68% dari PDB. Pemerintah hampir menggandakan anggaran program makan gratis unggulan Presiden Prabowo menjadi Rp335 triliun, serta mengalokasikan kenaikan sekitar 30% untuk belanja pertahanan.
“Ini lebih merupakan ujian kepercayaan, bukan peristiwa kredit,” ujar Mohit Mirpuri, manajer dana di SGMC Capital, Singapura. “Moody’s menyoroti risiko eksekusi kebijakan, bukan masalah neraca.”
Ekonom OCBC menilai penurunan outlook ini sebagai peringatan awal, yang berpotensi diikuti lembaga pemeringkat lain apabila ketidakpastian arah kebijakan terus berlanjut.
