Di tengah kepulan asap sisa serangan udara “Operation Epic Fury”, Republik Islam Iran bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Media negara pada Minggu (1/3) mengonfirmasi penunjukan Brigadir Jenderal Ahmad Vahidi sebagai komandan tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang baru.
Vahidi naik takhta menggantikan Jenderal Mohammad Pakpour yang tewas dalam gempuran terkoordinasi AS-Israel pada Sabtu kemarin—serangan mematikan yang juga merenggut nyawa Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pengangkatan ini menandai titik nadir kepemimpinan Iran sejak Revolusi 1979, di mana struktur komando mereka terus dipangkas oleh serangan udara bertubi-tubi.
Sosok Berdarah Dingin dan Buronan Dunia
Penunjukan Vahidi (67) bukan tanpa kontroversi. Ia adalah salah satu “arsitek” militer paling berpengalaman sekaligus paling diburu di dunia. Berikut rekam jejaknya:
-
Pendiri Pasukan Quds: Vahidi adalah komandan pertama Pasukan Quds pada tahun 1990-an sebelum tongkat estafet beralih ke tangan Qasem Soleimani.
-
Buronan Interpol: Sejak 2007, namanya masuk dalam daftar Red Notice Interpol atas dugaan keterlibatan dalam pengeboman pusat komunitas Yahudi di Buenos Aires tahun 1994 yang menewaskan 85 orang.
-
Ahli Persenjataan: Sebagai mantan Menteri Pertahanan, ia adalah sosok di balik percepatan pengembangan rudal balistik dan alutsista berat Iran.
Iran di Ambang Keruntuhan Komando?
Krisis di Teheran saat ini digambarkan sangat parah. Selain Pakpour dan Khamenei, Menteri Pertahanan Amir Nasirzadeh juga dilaporkan tewas. Kekacauan ini memicu kepanikan di internal militer; laporan Iran International menyebutkan beberapa personel menolak melapor ke pangkalan karena trauma akan serangan susulan.
Meski demikian, IRGC di bawah Vahidi telah bersumpah untuk meluncurkan “operasi ofensif paling ganas dalam sejarah” sebagai tindakan pembalasan.
Di sisi politik, tokoh senior Ali Larijani telah mengumumkan pembentukan dewan kepemimpinan sementara. Dewan ini akan memegang kendali pemerintahan hingga Majelis Ahli dapat bersidang untuk memilih Pemimpin Tertinggi yang baru.
