JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia dipastikan tetap berlangsung sesuai rencana meski situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, tengah mengalami peningkatan tensi.
Pemerintah bersama DPR RI menegaskan bahwa berbagai langkah mitigasi telah disiapkan secara matang guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan ibadah haji di tengah potensi konflik internasional yang dinamis.
Sejumlah skenario antisipatif telah dirancang untuk menghadapi kemungkinan terburuk, namun hingga saat ini kondisi dinilai masih terkendali dan tidak mempengaruhi jadwal keberangkatan jamaah.
Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyebut Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam menjaga kelangsungan ibadah haji meskipun dunia sedang dilanda konflik geopolitik.
“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” kata Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan dan tetap berjalan sesuai rencana awal yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ditemukan hambatan signifikan baik dalam aspek transportasi udara maupun koordinasi teknis dengan otoritas Arab Saudi yang menjadi mitra utama penyelenggaraan haji.
Aprozi juga menegaskan bahwa pemerintah dan DPR terus memantau perkembangan situasi global sambil menyiapkan berbagai opsi kebijakan jika terjadi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.
“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa kepentingan nasional harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan luar negeri Indonesia di tengah tekanan global.
“Kalau kepentingan nasional mengharuskan kita mengambil keputusan tertentu, maka tekanan eksternal tidak boleh membuat Indonesia mundur,” kata Hikmahanto.
Ia turut menyoroti dinamika geopolitik Timur Tengah yang berpotensi berdampak pada stabilitas energi global, termasuk kemungkinan pengaruh Iran terhadap jalur strategis distribusi energi di Selat Hormuz.
Menurutnya, kondisi tersebut bisa menempatkan Indonesia pada posisi dilematis dalam menentukan sumber energi di tengah tarik-menarik kepentingan politik global.
Hikmahanto juga mengingatkan bahwa eskalasi konflik antara Israel dan Iran serta keterlibatan Amerika Serikat yang belum konsisten secara strategi telah menambah kompleksitas situasi internasional saat ini.
Dalam penutup diskusi, DPR menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah dan parlemen pun optimistis bahwa langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu menjamin kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi seluruh jamaah Indonesia.***
