WASHINGTON D.C. — Presiden Donald Trump mengajukan rancangan anggaran tahun fiskal 2027 dengan lonjakan besar pada sektor pertahanan yang mencapai 1,5 triliun dolar AS atau sekitar Rp24.000 triliun, sekaligus memangkas belanja nonmiliter sebesar 73 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.168 triliun.
Mengutip CBS News, Sabtu (4/4/2026), proposal anggaran setebal 92 halaman yang dirilis Gedung Putih pada Jumat ini menjadi pijakan awal negosiasi dengan Kongres, di tengah dinamika global yang memanas dan kebutuhan pembiayaan konflik militer yang terus meningkat.
Kenaikan anggaran pertahanan hingga 42 persen ini muncul seiring keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan Iran, yang telah menguras miliaran dolar, sekaligus membuka peluang pengajuan dana tambahan oleh pemerintah untuk menopang operasi militer tersebut.
Gedung Putih menilai peningkatan ini sebagai langkah strategis yang bahkan melampaui era pembangunan militer besar pada masa Ronald Reagan, serta mendekati lonjakan anggaran menjelang World War II.
Dana jumbo tersebut akan digunakan untuk menaikkan gaji prajurit sebesar 5 hingga 7 persen, pengadaan kapal perang baru senilai 65,8 miliar dolar AS (sekitar Rp1.052 triliun), pengisian ulang amunisi yang menipis akibat perang, serta pengembangan sistem pertahanan luar angkasa bertajuk “Golden Dome”.
Di sisi lain, pemerintah mengusulkan pemangkasan 10 persen anggaran nonpertahanan dengan alasan efisiensi dan redistribusi tanggung jawab ke pemerintah negara bagian serta lokal.
Gedung Putih menyebut penghematan ini dilakukan dengan menghapus program yang dinilai tidak efektif, berlebihan, atau tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam sektor hukum, anggaran ini juga menargetkan penghentian hampir 30 program hibah di bawah Departemen Kehakiman yang dianggap tidak mampu menekan kriminalitas dan justru berpotensi disalahgunakan.
Namun, terdapat tambahan anggaran sebesar 481 juta dolar AS (sekitar Rp7,7 triliun) untuk perekrutan pengatur lalu lintas udara serta peningkatan keselamatan penerbangan, dan 605 juta dolar AS (sekitar Rp9,6 triliun) untuk mobilisasi Garda Nasional di Washington D.C.
Program sosial turut terkena dampak, dengan pemangkasan dana pemukiman pengungsi sebesar 768 juta dolar AS (sekitar Rp12,2 triliun) dan program anak imigran tanpa pendamping sebesar 819 juta dolar AS (sekitar Rp13 triliun).
Selain itu, lembaga riset kesehatan seperti National Institutes of Health diusulkan mengalami pengurangan anggaran hingga 5 miliar dolar AS (sekitar Rp80 triliun), sementara badan kesiapsiagaan darurat kesehatan dipotong 356 juta dolar AS (sekitar Rp5,7 triliun).
Di sektor transportasi, meski ada peningkatan pada keselamatan penerbangan, anggaran untuk Transportation Security Administration justru dipangkas 52 juta dolar AS (sekitar Rp832 miliar) seiring rencana privatisasi pemeriksaan keamanan di bandara kecil.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa pemerintah federal seharusnya fokus pada pertahanan dan keamanan nasional, sementara urusan seperti penitipan anak dan program sosial lainnya sebaiknya diserahkan kepada pemerintah negara bagian.
Menurutnya, negara bagian memiliki kewenangan dan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola kebutuhan domestik, termasuk melalui kebijakan pajak masing-masing.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan Kongres, yang kerap melakukan revisi signifikan terhadap proposal anggaran presiden sebelum disahkan menjadi undang-undang.***
