Selasa (21/4/2026), Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan duduk bersama di jantung kekuasaan, Istana Merdeka. Agenda utamanya sangat krusial: memastikan ekonomi Indonesia tetap “berlari” meski dunia sedang tidak baik-baik saja.
Melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pemerintah menegaskan bahwa meski aktivitas ekonomi nasional saat ini masih di zona aman, kewaspadaan tingkat tinggi adalah harga mati.
Amankan APBN Lewat Senjata “GovTech”
Salah satu poin panas dalam pertemuan tersebut adalah penggunaan teknologi dalam pemerintahan atau GovTech. Luhut menyodorkan skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat tanpa harus menguras APBN secara ugal-ugalan.
“Ketua Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan skenario kebijakan untuk memastikan APBN tetap terkendali, salah satunya melalui penguatan digitalisasi pemerintahan,” ujar Teddy.
Kebocoran bantuan sosial (bansos) yang selama ini menghantui kini mulai dicarikan obatnya. Digitalisasi bansos yang tengah diuji coba di Banyuwangi akan segera diperluas ke 42 kabupaten/kota lainnya. Langkah ini diharapkan menjadi kunci transparansi agar bantuan benar-benar mendarat tepat di tangan yang membutuhkan.
Incar Modal Timur Tengah lewat Indonesia Financial Center
Di tengah ketidakpastian global, Prabowo dan Luhut justru melihat celah besar. Indonesia bersiap memposisikan diri sebagai “pelabuhan aman” bagi investor dunia.
Fokus utamanya adalah mempercepat pembentukan Indonesia Financial Center. Proyek ini diproyeksikan menjadi magnet untuk menarik arus modal besar, terutama dari kawasan Timur Tengah, guna memperkuat otot investasi nasional.
“Pemerintah melihat peluang untuk menarik arus modal internasional melalui percepatan lembaga finansial ini guna memperkuat daya tarik investasi kita,” tambah Teddy.
Pertemuan ini mengirimkan sinyal kuat kepada pasar dan rakyat: Pemerintah tidak hanya bertahan, tapi juga sedang menyerang balik gejolak global dengan inovasi digital dan diplomasi ekonomi tingkat tinggi.
