Geram di May Day, Prabowo: Tak Rela Pejabat Bersekongkol dengan Pengusaha Serakah & Brengsek

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap dugaan praktik kolusi antara pejabat publik dan pelaku usaha dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026). Di hadapan ribuan buruh, ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan rakyat.

Prabowo secara terbuka menyoroti potensi penyimpangan dalam relasi antara pejabat dan pengusaha, yang dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Ia menegaskan mandat rakyat tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha brengsek, dengan pengusaha-pengusaha serakah,” tegas Prabowo.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena disampaikan dalam momentum Hari Buruh yang selama ini identik dengan isu kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, Prabowo justru mengangkat isu integritas kekuasaan dan dugaan praktik “permainan kotor” antara pejabat dan pemilik modal.

Meski demikian, Presiden juga menegaskan bahwa tidak semua pelaku usaha dapat dipukul rata sebagai pihak yang merugikan negara. Ia mengakui banyak pengusaha yang justru berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi nasional.

“Tapi saya mengajak kita dewasa, tidak semua pengusaha serakah, banyak yang bekerja dengan baik, banyak, kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. jangan kita benci sama orang kaya, tapi kalau kaya-nya ngerampok,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo juga menyoroti isu kesejahteraan rakyat yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia menegaskan negara tidak boleh abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa membeli susu untuk anaknya,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan kembali arah kebijakan pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama, sekaligus memperkuat sinyal pengawasan terhadap praktik korupsi dan kolusi di lingkar kekuasaan.

May Day 2026 di Monas pun tidak hanya menjadi peringatan Hari Buruh, tetapi juga panggung politik yang menegaskan sikap keras pemerintah terhadap penyimpangan kekuasaan dan ketimpangan ekonomi.