Pemerintahan Donald Trump tengah menjadi sorotan tajam setelah mengklaim bahwa tenggat waktu krusial pada 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait perang melawan Iran kini “tidak lagi berlaku”. Alasannya? Washington berdalih gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Teheran secara otomatis telah menghentikan “jam hitung mundur” hukum perang Amerika Serikat.
Melansir dari Al Jazeera, sesuai dengan War Powers Resolution (Resolusi Kekuatan Perang), seorang Presiden AS wajib mendapatkan lampu hijau dari Kongres dalam waktu 60 hari setelah melaporkan dimulainya aksi militer. Jika tidak, pasukan harus segera ditarik. Untuk kasus perang Iran yang dimulai pada 28 Februari lalu, tenggat waktu tersebut jatuh tepat pada hari Jumat ini (1/5/2026).
Strategi “Jeda Waktu” Menteri Pertahanan
Dalam kesaksiannya di depan Senat pada Kamis kemarin, Menteri Pertahanan Pete Hegseth meluncurkan argumen hukum baru yang kontroversial. Ia menyebutkan bahwa gencatan senjata yang rapuh saat ini efektif “menghentikan sementara” jam hitung mundur 60 hari tersebut.
“Karena tidak ada lagi aksi baku tembak sejak 7 April, kami menganggap permusuhan telah berakhir secara teknis untuk keperluan Resolusi ini,” ungkap seorang pejabat tinggi Gedung Putih.
Namun, argumen ini langsung dibombardir oleh politisi Demokrat dan pakar hukum. Senator Tim Kaine dan Adam Schiff menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pun pasal yang mengizinkan penghitungan waktu dijeda hanya karena ada gencatan senjata, apalagi saat blokade laut di Selat Hormuz masih berlangsung panas.
Ganti Nama Operasi untuk Hindari Hukum?
Menariknya, muncul saran dari lingkaran dalam Trump untuk mengakali hukum dengan cara yang sangat taktis: Mengganti nama operasi.
Richard Goldberg, mantan Direktur Dewan Keamanan Nasional, menyarankan agar pemerintahan transisi dari “Operation Epic Fury” menjadi misi baru dengan nama seperti “Epic Passage”.
-
Misinya: Fokus pada pembelaan diri untuk membuka kembali Selat Hormuz.
-
Tujuannya: Dengan mengganti nama dan alasan operasi, pemerintah bisa memulai kembali jam hitung mundur 60 hari dari nol tanpa perlu izin Kongres yang sulit didapat.
Mengapa Trump Takut Meminta Izin Kongres?
Meski Partai Republik memegang mayoritas, posisi Trump tidak sepenuhnya aman. Pakar hukum konstitusi, Bruce Fein, menilai Trump enggan meminta deklarasi perang resmi karena khawatir akan kalah dalam pemungutan suara, persis seperti bayang-bayang kegagalan AS di Perang Vietnam.
“Jika dia yakin akan menang, mengapa dia tidak meminta deklarasi perang kepada Kongres? Dia tahu dia akan kalah,” tegas Fein kepada Al Jazeera. Ia bahkan menyebut interpretasi pemerintah saat ini mengubah undang-undang menjadi “macan kertas” yang tidak bergigi.
