JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa proses seleksi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berjalan secara transparan, gratis, serta bebas dari praktik jalur orang dalam.
Penegasan ini menjadi sorotan di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dan pesisir.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mengingatkan publik untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mencatut nama program Koperasi Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa maraknya penipuan dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan tautan palsu hingga meminta sejumlah uang kepada pelamar.
“Saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang marak, ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Koperasi Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan minta uang, bayaran,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa seluruh proses pendaftaran hanya dilakukan melalui satu situs resmi pemerintah dan tidak dikenakan biaya dalam bentuk apa pun.
“Kami tegaskan di sini, satu-satunya website resmi adalah www.phtc.panselnas.go.id
. Tidak ada biaya satu rupiah pun. Tidak ada, seperti yang kami katakan dulu, tidak ada pungutan biaya apa pun,” paparnya.
Zulkifli Hasan juga memastikan bahwa proses seleksi berlangsung murni berdasarkan kompetensi tanpa adanya intervensi pihak mana pun, termasuk pejabat pemerintah.
“Tidak ada orang dalam. Yang datang ke Menko minta tolong, tidak bisa. Ke Menteri PANRB juga tidak bisa. Jadi tidak ada titipan-titipan, tidak ada bantuan-bantuan. Kalau ada yang minta uang, itu pasti penipuan dan saya minta laporkan saja ke aparat hukum atau polisi,” tegasnya.
Program pembentukan Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat struktur ekonomi desa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Koperasi ini dirancang untuk memotong rantai distribusi yang panjang sekaligus menjadi penopang harga komoditas di tingkat petani dan nelayan.
“Jadi, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu selain memotong rantai pasok yang panjang, juga bisa menjadi offtaker. Jadi, kalau ada produksi di desa yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa membeli,” jelasnya.
Zulkifli Hasan mencontohkan kondisi harga gabah yang sering kali berada di bawah harga acuan pemerintah meskipun telah ditetapkan pada angka tertentu.
“Nanti bantuan seperti PKH, bantuan pangan, hingga beasiswa harus tepat sasaran,” ujarnya.
Pemerintah juga berencana mengintegrasikan distribusi bantuan sosial dan subsidi melalui koperasi ini agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan tidak bergantung pada kedekatan dengan aparat desa.
“Bukan karena kedekatan dengan aparat desa, tetapi betul-betul untuk masyarakat yang layak menerima. Nantinya, bantuan pemerintah dan barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lainnya akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Jadi tujuannya sangat strategis,” lanjutnya.
Dari sisi kebutuhan tenaga kerja, pemerintah membuka total 35.476 formasi yang terdiri dari 30.000 posisi manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP.
Tingginya minat publik terlihat dari jumlah pelamar yang mencapai ratusan ribu orang dalam periode pendaftaran.
Hingga penutupan pada 25 April 2026, tercatat sebanyak 639.730 pelamar mendaftar, dengan 487.819 orang melengkapi dokumen administrasi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya.***
