WASHINGTON — Konflik internal Partai Republik memanas setelah muncul penolakan terhadap usulan Presiden Donald Trump terkait dana sebesar 1,776 miliar dolar AS atau sekitar Rp28,4 triliun yang ditujukan bagi pihak yang diklaim sebagai korban “politisasi kekuasaan” pemerintah sebelumnya.
Perdebatan ini semakin tajam karena dana tersebut dimasukkan dalam rancangan anggaran besar senilai 72 miliar dolar AS atau setara Rp1.152 triliun untuk penegakan imigrasi yang kini menjadi arena tarik-menarik kepentingan politik di Kongres.
Senat Amerika Serikat bahkan sempat menghentikan sementara pembahasan anggaran tersebut setelah sejumlah senator Republik mendesak agar dana kontroversial itu dihapus atau setidaknya dibatasi dengan aturan ketat.
Di sisi lain, Partai Demokrat memanfaatkan momentum ini untuk menyerang kebijakan Trump dengan menjadikan rancangan anggaran tersebut sebagai alat tekanan politik.
Sehari sebelumnya, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune juga memblokir pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun untuk proyek pembangunan ballroom mewah di Gedung Putih yang diinisiasi Trump.
Trump merespons kritik tersebut dengan pernyataan keras melalui media sosialnya dengan mengatakan, “Saya membantu mereka yang telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan yang korup dan dipolitisasi untuk akhirnya mendapatkan keadilan.”
Perseteruan ini mencerminkan ketegangan yang semakin dalam antara Trump dan sebagian anggota partainya sendiri menjelang pemilu paruh waktu yang akan digelar dalam beberapa bulan ke depan.
Senator Republik Thom Tillis secara terbuka menilai kebijakan tersebut tidak dapat diterima publik dengan menyatakan, “Masyarakat Amerika akan menolak ini mentah-mentah.”
Ia juga mengkritik potensi pemberian kompensasi kepada pelaku kerusuhan Gedung Capitol 6 Januari 2021 dengan mengatakan, “Memberi bayaran kepada pelaku yang menyerang polisi, mengaku bersalah, lalu diampuni adalah hal yang absurd.”
Penolakan juga datang dari anggota DPR dari Partai Republik Brian Fitzpatrick yang bersama politisi Demokrat mengusulkan aturan untuk melarang pembayaran dari dana tersebut.
Sementara itu, anggota DPR Don Bacon menyebut bahwa dana tersebut bersama proyek ballroom telah menjadi “racun politik” bagi kandidat Republik yang akan menghadapi pemilihan ulang.
Dengan mayoritas tipis di Kongres, hanya diperlukan segelintir anggota yang membelot untuk menggagalkan agenda Trump.
Meski demikian, sejumlah analis menilai perlawanan ini belum tentu berujung pada pembangkangan nyata mengingat loyalitas Partai Republik terhadap Trump selama ini masih sangat kuat.
Strategis politik Partai Republik Doug Heye menyatakan, “Selama satu dekade terakhir, isu perpecahan ini selalu muncul tetapi tidak pernah benar-benar terjadi.”
Sebaliknya, sejumlah loyalis Trump tetap memberikan dukungan penuh, termasuk anggota DPR Abraham Hamadeh yang menegaskan bahwa tidak ada anggota Republik yang terpilih untuk menentang Trump.
Dari sisi lain, pengacara Peter Ticktin yang mewakili ratusan terdakwa kasus 6 Januari optimistis dana tersebut tetap akan disetujui dan menyebut penolakan internal sebagai langkah yang sia-sia.
Partai Demokrat memanfaatkan situasi ini dengan menyoroti kontras antara kesulitan ekonomi masyarakat akibat inflasi dan rencana pengeluaran besar pemerintah untuk proyek mewah serta kompensasi kontroversial.
Senator Dick Durbin bahkan mempertanyakan integritas Partai Republik dengan mengatakan, “Apakah ini akhirnya batas etika yang tidak bisa mereka lewati?”
Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer juga menggambarkan kondisi internal Partai Republik sebagai “kekacauan” akibat perbedaan sikap terhadap kebijakan Trump.
Ke depan, kompromi menjadi salah satu opsi yang mungkin diambil, termasuk penerapan pengawasan ketat terhadap dana tersebut melalui mekanisme hukum dan lembaga independen.
Demokrat juga berencana memaksa pemungutan suara atas berbagai amendemen sensitif guna menekan posisi politik lawan mereka di Kongres.***
