BEIJING, CHINA – Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah kapal perang China dan Belanda terlibat konfrontasi di sekitar Kepulauan Paracel, wilayah strategis yang menjadi salah satu titik sengketa paling sensitif di kawasan tersebut.
Pemerintah China menuduh kapal fregat Belanda, HNLMS De Ruyter, memasuki wilayah yang diklaim Beijing tanpa izin serta melakukan aktivitas penerbangan militer di dekat kawasan yang berada di bawah kendali China. Sebaliknya, Belanda menegaskan seluruh operasi angkatan lautnya dilakukan sesuai hukum internasional.
Insiden yang terjadi pada Rabu itu menjadi episode terbaru dari rangkaian ketegangan di Laut China Selatan, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi arena persaingan kepentingan strategis antara China dan negara-negara lain yang menolak klaim maritim luas Beijing.
Juru Bicara Komando Teater Selatan Angkatan Laut China, Kapten Senior Zhai Shichen, mengatakan militer China mengambil langkah responsif setelah mendeteksi aktivitas kapal perang Belanda di sekitar Kepulauan Paracel.
Menurut Zhai, angkatan laut dan angkatan udara China melakukan sejumlah tindakan yang dianggap perlu, termasuk memberikan peringatan hingga menerapkan langkah-langkah pengacakan elektronik terhadap kapal tersebut.
Ia menuding HNLMS De Ruyter telah memasuki wilayah yang diklaim China secara ilegal dan meluncurkan helikopter ke ruang udara yang menurut Beijing berada dalam yurisdiksinya.
“Mereka harus segera menghentikan pelanggaran dan tindakan provokatifnya,” tegas Zhai dalam pernyataannya.
China juga menilai aktivitas kapal perang Belanda berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan dan memperburuk situasi di Laut China Selatan yang selama ini sudah sarat ketegangan.
Kepulauan Paracel Kembali Jadi Titik Panas
Konfrontasi terjadi di sekitar Kepulauan Paracel, gugusan sekitar 130 pulau kecil yang memiliki posisi strategis di Laut China Selatan.
Wilayah tersebut direbut China dari Vietnam pada dekade 1970-an dan hingga kini berada di bawah kontrol penuh Beijing. China telah membangun berbagai fasilitas militer, sistem pengawasan, serta infrastruktur pendukung yang memperkuat kehadirannya di kawasan itu.
Pemerintah China memberlakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pelayaran dan penerbangan di sekitar kepulauan tersebut. Kapal-kapal sipil maupun komersial pada umumnya tidak diperbolehkan memasuki wilayah perairan yang diklaim sebagai laut teritorial China tanpa izin.
Keberadaan pangkalan militer dan sistem pemantauan modern menjadikan Kepulauan Paracel sebagai salah satu aset strategis utama Beijing dalam mempertahankan klaimnya di Laut China Selatan.
Belanda Bantah Tuduhan Beijing
Menanggapi tuduhan China, Kementerian Pertahanan Belanda membantah bahwa kapal perangnya melakukan pelanggaran hukum internasional.
Dalam keterangannya, pemerintah Belanda menegaskan HNLMS De Ruyter beroperasi berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.
“HNLMS De Ruyter beroperasi sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS),” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Belanda.
Belanda menjelaskan bahwa kapal perang tersebut tengah menjalankan pelayaran rutin di Laut China Selatan dan melakukan kunjungan ke sejumlah negara mitra di kawasan Indo-Pasifik.
Misi tersebut disebut bertujuan memperkuat hubungan diplomatik, kerja sama keamanan, serta kemitraan ekonomi dengan berbagai negara di kawasan.
Meski demikian, pemerintah Belanda memilih tidak mengungkap rincian operasional lebih lanjut terkait pergerakan maupun aktivitas militer HNLMS De Ruyter selama pelayaran berlangsung.
Ketegangan Berulang dalam Sepekan
Insiden terbaru ini bukan kali pertama kapal Belanda berhadapan dengan militer China dalam beberapa waktu terakhir.
Pekan sebelumnya, sebuah helikopter militer China dilaporkan mendekati fregat Belanda saat beroperasi di sekitar wilayah dekat Filipina. Meski tidak berujung pada insiden serius, kejadian tersebut menunjukkan tingginya sensitivitas aktivitas militer asing di kawasan yang diklaim Beijing.
Komandan HNLMS De Ruyter, Rodger de Wit, mengungkapkan bahwa komunikasi singkat sempat terjadi antara kedua pihak sebelum helikopter China menjauh.
“Mereka bertanya siapa kami dan kami menjawab, dan itu sudah cukup,” ujar De Wit kepada media setempat.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa interaksi militer di kawasan berlangsung dalam pengawasan ketat dan berpotensi memicu kesalahpahaman apabila tidak dikelola secara hati-hati.
Eropa Semakin Aktif di Indo-Pasifik
Konfrontasi ini juga mencerminkan meningkatnya keterlibatan negara-negara Eropa dalam dinamika keamanan Indo-Pasifik.
Dalam beberapa tahun terakhir, Belanda secara konsisten memperluas kehadiran militernya di kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi mempererat hubungan keamanan dengan negara-negara mitra.
Pada 2021, fregat HNLMS Evertsen berlayar melintasi Laut China Selatan bersama kelompok tempur kapal induk Inggris yang dipimpin HMS Queen Elizabeth.
Sementara pada 2024, kapal perang Belanda HNLMS Tromp ikut menggelar latihan bersama Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah perairan yang menjadi objek sengketa.
Langkah tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian negara-negara Eropa terhadap stabilitas dan kebebasan navigasi di Indo-Pasifik, yang kini menjadi salah satu pusat pertarungan pengaruh geopolitik dunia.
Sengketa Laut China Selatan Belum Mereda
Laut China Selatan tetap menjadi salah satu kawasan paling rawan konflik di dunia. China mengklaim sebagian besar wilayah laut tersebut melalui garis sembilan putus-putus (nine-dash line), klaim yang juga bertabrakan dengan kepentingan sejumlah negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.
Pada 2016, tribunal arbitrase internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim maritim luas China tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS. Namun Beijing menolak putusan tersebut dan tetap mempertahankan posisinya hingga kini.
Konfrontasi antara kapal perang China dan Belanda kembali menegaskan bahwa Laut China Selatan masih menjadi arena persaingan geopolitik yang kompleks. Dengan semakin aktifnya kekuatan-kekuatan eksternal di kawasan serta kuatnya sikap Beijing mempertahankan klaim teritorialnya, risiko insiden serupa diperkirakan akan terus membayangi jalur pelayaran strategis tersebut.
