ARAB SAUDI – Fase puncak ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dinilai berjalan lebih tertata, lancar, dan terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya oleh Tim Pengawas Haji DPR RI.
Penilaian positif tersebut disampaikan setelah melihat langsung peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah dalam mengatur pergerakan serta pelayanan jamaah selama periode paling krusial di Tanah Suci.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan Armuzna menjadi indikator penting bahwa koordinasi antarpetugas dan kesiapan sistem pelayanan berjalan efektif.
Ia menyebutkan bahwa berbagai langkah strategis yang diterapkan pemerintah terbukti mampu meminimalkan kendala teknis sekaligus meningkatkan kenyamanan jamaah selama menjalani rangkaian ibadah utama.
Meski puncak haji telah dilalui, Danang mengingatkan bahwa tanggung jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) belum berakhir dan justru memasuki fase krusial berikutnya.
“Puncak haji memang sudah terlewati, namun pelayanan kepada jamaah harus tetap menjadi prioritas hingga proses pemulangan selesai. Jangan sampai terjadi penurunan kualitas layanan setelah fase Armuzna,” ujar Danang Wicaksana di Makkah, Arab Saudi, Sabtu (30/5/2026).
Ia menyoroti pentingnya menjaga standar layanan pemondokan agar tetap layak, nyaman, dan mendukung kondisi fisik jamaah yang masih melanjutkan ibadah di Makkah maupun Madinah.
Selain akomodasi, pengawasan terhadap distribusi konsumsi juga dinilai harus tetap konsisten agar kebutuhan logistik jamaah tetap terpenuhi tanpa kendala hingga akhir masa tinggal.
Pengoperasian kembali bus shalawat disebut menjadi elemen penting dalam menunjang mobilitas jamaah, terutama dalam akses menuju Masjidil Haram yang menjadi pusat aktivitas ibadah.
Tak hanya itu, aspek transportasi antarkota dari Makkah ke Madinah juga menjadi perhatian serius, termasuk memastikan ketepatan waktu, kenyamanan perjalanan, serta standar keselamatan yang optimal.
Danang juga menegaskan bahwa tahapan akhir berupa pemulangan jamaah ke Indonesia harus dikelola secara profesional dengan memastikan seluruh proses penerbangan berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
“Begitu pula dengan proses penerbangan jamaah ke Tanah Air. Semua harus dipastikan berjalan lancar, tepat waktu, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan jamaah,” tegasnya.
Timwas Haji DPR RI berharap seluruh pihak terkait mampu menjaga konsistensi kualitas pelayanan hingga seluruh rangkaian ibadah haji 2026 benar-benar tuntas dan jamaah dapat kembali ke Indonesia dengan kondisi aman serta pengalaman ibadah yang optimal.***
