JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa fase baru Sekolah Rakyat akan segera dimulai dengan pengoperasian fasilitas permanen secara bertahap pada tahun 2026.
Dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2026), Gus Ipul menekankan bahwa transformasi ini bukan sekadar perluasan program, melainkan perubahan menyeluruh dalam sistem pendidikan.
“Sekolah Rakyat permanen bukan versi lebih besar dari Sekolah Rakyat sementara. Ini institusi yang berbeda dan tuntutannya juga berbeda. Kepala sekolah harus bertransformasi dari pengelola program menjadi pemimpin institusi pendidikan unggulan,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai faktor kunci keberhasilan, mengingat Sekolah Rakyat permanen akan dibangun di atas lahan luas antara 7 hingga 10 hektare dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Menurutnya, seluruh elemen sekolah memiliki kontribusi strategis dalam membentuk karakter peserta didik, mulai dari pimpinan sekolah hingga staf pendukung seperti petugas kebersihan.
“Mulai sekarang, bukan nanti. Kesiapan harus dibangun jauh sebelum Sekolah Rakyat permanen diresmikan,” ujar Gus Ipul.
Dalam arahannya, ia juga menekankan perlunya standarisasi layanan melalui penyusunan SOP yang ketat agar tidak terjadi kesenjangan kualitas antar Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
“Semua harus terprotokol dan terdokumentasi dengan baik. Tidak boleh ada Sekolah Rakyat yang kualitas layanannya jauh berbeda dengan yang lain,” katanya.
Pengelolaan asrama turut menjadi perhatian utama karena dinilai sebagai ruang pembinaan karakter siswa selama 24 jam, sehingga harus dijalankan secara profesional dengan dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV.
“Anggap seperti mengelola hotel bintang lima. Bagaimana toiletnya, bagaimana tata kelolanya, bagaimana SDM-nya. Semua harus dipersiapkan dari sekarang,” ujar Gus Ipul.
Selain fokus pada kesiapan operasional, Kementerian Sosial juga menyoroti momentum satu tahun pelaksanaan Sekolah Rakyat yang bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Juli 2026 sebagai ajang evaluasi nyata program.
“Satu tahun Sekolah Rakyat bukan seremoni, ini pembuktian bahwa program ini nyata, berdampak, dan menjawab akar persoalan kemiskinan,” tegasnya.
Untuk memperluas dampak dan transparansi, seluruh sekolah diminta menggelar kegiatan open house yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh publik dan media.
“Narasi Sekolah Rakyat harus tumbuh dari banyak suara, bukan hanya dari Kemensos,” kata Gus Ipul.
Dalam forum tersebut, sejumlah kepala sekolah turut melaporkan perkembangan pembangunan fasilitas permanen di berbagai daerah, termasuk Minahasa yang mendapat kunjungan Menteri Sekretaris Negara.
Kepala SRMA 44 Minahasa, Jefta Johannes Makikui, menyebut kunjungan tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kualitas pembelajaran yang kini mulai memanfaatkan teknologi digital.
“Beliau merasa senang dengan kondisi sekolah dan melihat langsung proses belajar yang sedang berlangsung. Ini menjadi kebanggaan bagi seluruh Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Laporan dari daerah lain seperti Takalar, Tual, Bireuen, hingga Natuna menunjukkan progres pembangunan yang terus bergerak maju serta tingginya minat masyarakat terhadap program ini.
Menutup arahannya, Gus Ipul mengingatkan para kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan serta membangun budaya disiplin dan pelayanan prima di lingkungan pendidikan.
“Naikkan level kepemimpinan dan cara berpikir kita. Bangun budaya disiplin, kebersihan, ketertiban, dan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” pesannya.
Saat ini, tercatat sebanyak 93 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat permanen tahap kedua ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan siap digunakan untuk tahun ajaran baru pada Juli mendatang.***