JAKARTA – Peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah kembali menjadi perhatian utama Komisi VIII DPR RI dalam upaya memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan menyerap berbagai aspirasi serta memetakan tantangan yang masih dihadapi pesantren dan madrasah.
Dalam agenda tersebut, Abdul Wachid mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap usulan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama yang salah satu penggunaannya diarahkan untuk mendukung kesejahteraan guru honorer madrasah.
“Kami di Komisi VIII DPR RI baru saja menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama.”
“Tambahan anggaran tersebut salah satunya akan diarahkan untuk honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan bagi masing-masing guru (madrasah negeri dan swasta),” ujar Wachid.
Menurutnya, dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer madrasah bukanlah isu baru karena selama ini para tenaga pendidik di lingkungan madrasah dan pesantren secara konsisten menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi ekonomi mereka.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat peran guru madrasah sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus memperkuat pendidikan berbasis nilai keagamaan di berbagai daerah.
Selain membahas insentif guru honorer madrasah, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti persoalan mendasar yang selama ini dinilai menghambat efektivitas berbagai program bantuan pendidikan keagamaan, yakni validitas data penerima manfaat.
Abdul Wachid menegaskan bahwa akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan distribusi bantuan dan pengalokasian anggaran pemerintah.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa persoalannya ada pada data. Ketika datanya tidak valid, banyak program yang akhirnya tidak tersalurkan secara optimal,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah bantuan pendidikan yang belum terserap secara maksimal akibat persoalan administrasi serta ketidaksesuaian data yang digunakan dalam proses penyaluran.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat manfaat program pemerintah yang seharusnya dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan.
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Wachid juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi madrasah dan pesantren yang menurutnya masih menghadapi berbagai keterbatasan dibandingkan lembaga pendidikan umum, terutama dari sisi dukungan anggaran dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Ia menilai pesantren dan madrasah memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga sudah seharusnya memperoleh dukungan yang setara dalam berbagai program pembangunan sektor pendidikan.
“Saya sedih ketika madrasah dan pesantren masih sering diposisikan berbeda dibandingkan sekolah umum.”
“Padahal kontribusi pesantren dan madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sangat besar,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra itu.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan keagamaan nasional, Komisi VIII DPR RI juga terus mendorong percepatan pembentukan Direktorat Pesantren yang saat ini masih menunggu penyelesaian aspek kelembagaan dan struktur organisasi dari pemerintah.
Keberadaan Direktorat Pesantren diharapkan mampu memperkuat tata kelola, memperluas akses program bantuan, serta meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap lembaga pesantren di seluruh Indonesia.
Berbagai masukan yang disampaikan oleh pengelola pesantren, kepala madrasah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan keagamaan dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama guna memperkuat kebijakan pendidikan keagamaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan tambahan anggaran dan perhatian terhadap perbaikan tata kelola, harapan terhadap peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah serta kemajuan pesantren dan madrasah kini semakin terbuka untuk diwujudkan.***
