JAKARTA – Ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan semakin menguat hingga 2027 memicu kekhawatiran terhadap meningkatnya risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta terganggunya produksi pangan nasional. Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, meminta pemerintah tidak menunda langkah mitigasi dan segera mengoptimalkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau operasi hujan buatan, terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur.
Menurut Usman, siklus musim kering yang mulai berlangsung sejak Mei 2026 harus menjadi peringatan dini bagi seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat langkah antisipasi. Ia menilai pemerintah tidak boleh menunggu hingga dampak El Nino benar-benar meluas sebelum mengambil tindakan.
“Peluang El Nino ekstrem sudah di depan mata, mencapai 98 persen. Pemerintah jangan menunggu sampai hutan terbakar dan sawah retak-retak baru sibuk bertindak. Mitigasi harus dimulai dari sekarang secara terukur dan terkoordinasi,” kata Usman Husin di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Politikus PKB asal Nusa Tenggara Timur itu menilai ancaman El Nino kali ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Penurunan curah hujan dalam waktu panjang diperkirakan akan menekan produksi pertanian, memperbesar risiko gagal panen, hingga memicu kenaikan harga bahan pangan.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan wilayah Indonesia Tengah dan Timur sebagai prioritas penanganan. Kawasan tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap kekeringan akibat berkurangnya curah hujan dibandingkan wilayah lainnya.
Usman menekankan bahwa upaya penyelamatan cadangan air harus dilakukan sejak dini dengan memastikan bendungan, waduk, embung, dan kawasan resapan air memiliki kapasitas maksimal sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Menurutnya, Teknologi Modifikasi Cuaca menjadi salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketersediaan air baku bagi kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian.
“Strategi modifikasi cuaca wajib dimaksimalkan di kawasan Indonesia Tengah dan Timur. Kerahkan teknologi untuk mengamankan cadangan air di embung dan bendungan. Ini adalah benteng pertahanan pertama kita melawan kekeringan berkepanjangan,” tegasnya.
Selain mengamankan pasokan air di hulu, Usman juga mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur distribusi air di daerah-daerah yang mulai mengalami penurunan debit sumber air.
Ia mendorong pemerintah menyiapkan jaringan pipanisasi darurat dari sumber air terdekat menuju kawasan pertanian produktif yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan air selama musim kemarau.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar lahan pertanian yang telah ditanami tetap memperoleh suplai air sehingga produktivitas petani tidak terganggu.
Usman mengingatkan bahwa petani telah mengeluarkan biaya besar untuk membeli benih, pupuk, dan mengolah lahan. Oleh sebab itu, negara harus hadir melalui kebijakan mitigasi yang cepat agar investasi petani tidak berakhir sia-sia akibat kekeringan.
“Petani sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan modal besar untuk mengolah lahan. Jangan sampai kerja keras mereka berujung pada kebangkrutan hanya karena negara terlambat mengantisipasi iklim. Jika produksi pangan jatuh, harga komoditas di pasar melonjak, dan masyarakat luas yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan mitigasi iklim harus dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan kementerian teknis, pemerintah daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan.
Menurut Usman, koordinasi yang baik akan mempercepat pelaksanaan berbagai program antisipasi sehingga dampak El Nino terhadap masyarakat dapat ditekan semaksimal mungkin.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa ancaman El Nino bukan hanya berkaitan dengan meningkatnya potensi karhutla, tetapi juga dapat memperbesar tekanan terhadap ketahanan pangan nasional apabila pasokan air untuk irigasi tidak terjaga.
Karena itu, ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret sebelum musim kemarau memasuki fase yang lebih ekstrem. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga produksi pangan tetap stabil, melindungi petani dari ancaman gagal panen, sekaligus mencegah gejolak harga pangan di tingkat konsumen.
Dengan mitigasi yang dilakukan lebih awal, pemerintah diharapkan mampu meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat El Nino yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga 2027. Langkah cepat tersebut juga dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim global.
