JAKARTA – Gelombang panas ekstrem yang melanda sejumlah negara di Eropa dan dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 1.300 kematian menjadi perhatian serius DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera meningkatkan langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak.
Menurut Taufiq, kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah negara Eropa tidak boleh dipandang sebagai persoalan domestik negara setempat semata. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri beserta seluruh perwakilan RI di luar negeri, harus bergerak lebih cepat mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap WNI, terutama pekerja migran, mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat Indonesia yang menetap di kawasan tersebut.
Ia menilai pendekatan responsif jauh lebih penting dibanding menunggu laporan adanya korban dari kalangan WNI.
“Gelombang panas ekstrem ini sudah menelan ribuan korban jiwa menurut data WHO. Ini adalah alarm keras. Kemenlu wajib proaktif memantau kondisi WNI di wilayah terdampak melalui seluruh perwakilan. Jangan tunggu ada korban dari warga kita baru sibuk bertindak,” kata Taufiq di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya suhu ekstrem di sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis, yang dalam beberapa hari terakhir mencatat temperatur jauh di atas rata-rata musim panas. Kondisi tersebut meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius, seperti heatstroke, dehidrasi berat, hingga kegagalan organ, terutama bagi kelompok rentan dan mereka yang beraktivitas di luar ruangan.
Taufiq menegaskan, Kemenlu perlu segera menginstruksikan seluruh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Eropa untuk meningkatkan status kewaspadaan.
Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah membuka hotline darurat selama 24 jam agar WNI dapat memperoleh bantuan secara cepat apabila mengalami keadaan darurat akibat cuaca ekstrem.
Selain itu, ia meminta perwakilan RI melakukan pembaruan data keberadaan WNI di wilayah yang terdampak paling parah sehingga proses komunikasi dan evakuasi, apabila sewaktu-waktu diperlukan, dapat dilakukan secara efektif.
“KBRI dan KJRI perlu segera memperbarui pendataan WNI di wilayah-wilayah kritis. Buka posko siaga yang aktif 24 jam penuh. Jika ada WNI yang mengalami gangguan kesehatan atau kesulitan mengakses rumah sakit setempat, perwakilan RI harus hadir mendampingi dan memfasilitasi,” tegasnya.
Menurut legislator PKB tersebut, keberadaan hotline darurat juga akan mempercepat koordinasi antara WNI dengan otoritas setempat maupun layanan kesehatan apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan segera.
Tidak hanya ancaman kesehatan, Taufiq mengingatkan bahwa gelombang panas berkepanjangan juga berpotensi memicu berbagai bencana ikutan yang dapat memperburuk situasi masyarakat, termasuk warga negara asing.
Ia menyebut suhu ekstrem sering kali menjadi pemicu kebakaran hutan berskala besar, krisis pasokan air bersih, gangguan operasional transportasi publik, hingga pemadaman listrik yang dapat menghambat aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, dapat berdampak langsung terhadap mobilitas WNI, terutama mereka yang bekerja di sektor luar ruangan maupun yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur terdampak.
Karena itu, koordinasi intensif antara KBRI, KJRI, pemerintah lokal, rumah sakit, serta otoritas penanggulangan bencana di negara-negara Eropa harus diperkuat sejak dini.
Taufiq menilai langkah antisipatif akan jauh lebih efektif dibanding penanganan setelah muncul korban.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap WNI di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan cepat dan sistem informasi yang terintegrasi.
“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir melindungi WNI di mana pun mereka berada. Jangan sampai ada keterlambatan penanganan hanya karena lemahnya birokrasi informasi. Kesiapsiagaan dan kecepatan respons adalah kunci utama untuk memastikan seluruh saudara kita di Eropa tetap aman,” ujar Taufiq.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran dunia terhadap dampak perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem dengan frekuensi dan intensitas yang semakin tinggi. Gelombang panas yang melanda Eropa tahun ini menjadi salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir dan mendorong berbagai negara mengeluarkan peringatan kesehatan bagi warganya.
Bagi Indonesia, situasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan WNI di luar negeri melalui respons diplomatik yang lebih cepat, layanan konsuler yang siaga sepanjang waktu, serta komunikasi intensif dengan seluruh warga negara Indonesia yang berada di kawasan terdampak. Dengan langkah antisipatif tersebut, potensi risiko terhadap keselamatan WNI di tengah krisis cuaca ekstrem diharapkan dapat diminimalkan.
