Kementerian PKP Bidik Serapan APBN 97,48 Persen, Program Bedah Rumah Jadi Motor Utama

JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 97,48 persen hingga akhir 2026. Optimisme tersebut sejalan dengan percepatan berbagai program prioritas nasional di sektor perumahan, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menjadi tulang punggung belanja kementerian tahun ini.

Target tersebut disampaikan dalam pemaparan perkembangan realisasi anggaran dan capaian program perumahan per 1 Juli 2026 yang digelar di Wisma Mandiri, Jakarta. Selain memaparkan kondisi serapan APBN, Kementerian PKP juga mengungkap perkembangan pelaksanaan BSPS, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, hingga penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, menegaskan bahwa kementeriannya berkomitmen menjaga keterbukaan informasi publik melalui penyampaian perkembangan kinerja secara berkala.

“Sesuai janji kami setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Didyk.

Anggaran Naik Rp2,2 Triliun, Target Pembangunan Rumah Ikut Bertambah

Kementerian PKP memperoleh tambahan anggaran setelah dilakukan penajaman belanja pada Tahun Anggaran 2026. Pagu kementerian meningkat dari semula Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun, atau bertambah sekitar Rp2,22 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut berdampak langsung pada peningkatan target pembangunan rumah. Sebanyak 7.952 unit tambahan dimasukkan ke dalam target nasional, sehingga total sasaran pembangunan mencapai 414.212 unit rumah sepanjang tahun 2026.

Komposisi belanja kementerian menunjukkan fokus yang kuat pada pembangunan fisik. Sekitar 92,67 persen anggaran diarahkan untuk program-program yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari rehabilitasi rumah, pembangunan rumah susun, rumah khusus, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), hingga penataan kawasan permukiman dan sanitasi.

Program BSPS Serap Porsi Terbesar APBN

Dari total pagu anggaran, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi program dengan alokasi terbesar.

Nilainya mencapai Rp8,57 triliun atau sekitar 68,40 persen dari keseluruhan anggaran Kementerian PKP. Dana tersebut dipersiapkan untuk mendukung perbaikan dan pembangunan 400.000 unit rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan.

Sementara itu, Program Dukungan Manajemen memperoleh anggaran sebesar Rp918,13 miliar atau sekitar 7,33 persen dari total pagu.

Besarnya alokasi BSPS menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadikan peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Realisasi Belanja Baru 25 Persen, Optimistis Tercapai Akhir Tahun

Memasuki semester kedua 2026, realisasi belanja Kementerian PKP tercatat mencapai Rp2,604 triliun atau sekitar 25,27 persen dari pagu awal Rp10,31 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas:

1.  Program Dukungan Manajemen sebesar Rp497,94 miliar atau 54,23 persen.
2. Program BSPS sebesar Rp1,906 triliun atau 22,25 persen.
3. Program non-BSPS sebesar Rp200,57 miliar atau 24,41 persen.

Meski serapan anggaran baru memasuki seperempat dari total pagu, Kementerian PKP meyakini percepatan pelaksanaan program pada semester kedua akan mendorong pencapaian target hingga 97,48 persen pada penghujung tahun.

Proyeksi tersebut disusun berdasarkan rencana penyerapan yang disampaikan seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PKP.

BSPS Sudah Menjangkau Puluhan Ribu Penerima

Pelaksanaan Program BSPS juga menunjukkan perkembangan signifikan.

Hingga 1 Juli 2026, sebanyak 88.635 penerima bantuan telah ditetapkan sekaligus menerima pencairan dana bantuan. Angka tersebut setara dengan 22,25 persen dari target nasional sebanyak 400.000 unit rumah.

Program tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh tiga direktorat jenderal, yakni Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Dalam pemaparannya, Kementerian PKP juga menjelaskan tahapan pelaksanaan BSPS, mulai dari penetapan calon penerima manfaat, proses verifikasi, pencairan bantuan, hingga pembangunan rumah.

KUR Perumahan Tembus Rp20,3 Triliun, Pemerintah Tambah Plafon

Selain pembangunan rumah melalui APBN, sektor pembiayaan perumahan juga mencatat perkembangan positif.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, mengungkapkan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp20,3 triliun.

Capaian tersebut mendorong pemerintah meningkatkan plafon pembiayaan KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun guna memperluas akses pembiayaan sektor perumahan.

Secara regional, Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah dengan penyaluran terbesar, yakni mencapai Rp4,6 triliun.

Adapun berdasarkan lembaga penyalur, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat realisasi tertinggi dengan nilai Rp10,55 triliun, menjadikannya bank paling dominan dalam penyaluran KUR Perumahan.

FLPP Salurkan Lebih dari 93 Ribu Rumah

Program pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga terus menunjukkan peningkatan.

Sampai akhir Juni 2026, sebanyak 93.339 unit rumah telah memperoleh pembiayaan FLPP.

Dari sisi perbankan, Bank Tabungan Negara (BTN) masih menjadi penyalur terbesar dengan realisasi mencapai 45.726 unit rumah.

Sementara berdasarkan asosiasi pengembang, Realestat Indonesia (REI) mencatat penyaluran terbanyak, yakni 38.855 unit rumah.

Adapun secara wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi FLPP tertinggi, yakni mencapai 23.021 unit rumah.

Pemerintah Matangkan Skema Hunian Tetap

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian, turut memaparkan perkembangan pembangunan hunian tetap (huntap).

Materi yang disampaikan mencakup mekanisme pembangunan, spesifikasi teknis bangunan, kesiapan lahan, hingga persebaran lokasi pembangunan yang menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Percepatan Program Perumahan Jadi Fokus Semester Kedua

Forum evaluasi tersebut juga menjadi ruang pembahasan berbagai isu strategis yang memengaruhi pelaksanaan program perumahan nasional.

Beberapa agenda yang menjadi perhatian meliputi percepatan penyediaan lahan, penguatan regulasi, sinkronisasi lintas sektor, serta akselerasi penyelesaian program-program prioritas agar target pembangunan perumahan tahun 2026 dapat tercapai sesuai rencana.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, para staf ahli, staf khusus, serta jajaran pejabat eselon II dan III Kementerian PKP.

Dengan tambahan anggaran, peningkatan target pembangunan rumah, serta penguatan skema pembiayaan melalui BSPS, FLPP, dan KUR Perumahan, pemerintah berharap percepatan pembangunan sektor perumahan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.