JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan arah kebijakan fiskal 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan kesinambungan APBN.
Pembahasan awal RAPBN 2027 dilakukan Banggar bersama Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlanjut.
Kebijakan fiskal tahun depan disusun dengan pendekatan ekspansif yang tetap terukur agar mampu menjaga stabilitas keuangan negara.
Laporan tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/7/2026).
Tema fiskal 2027 yang diusung pemerintah ialah “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat.”
“Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitiberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutur Wihadi.
Banggar menilai kebijakan fiskal harus mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
Penyusunan asumsi makro dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan geopolitik serta kondisi ekonomi dunia dan domestik.
Target pertumbuhan ekonomi nasional disepakati berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen sepanjang 2027.
Inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada rentang 1,5 sampai 3,5 persen untuk menjaga stabilitas harga.
Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 terhadap dolar Amerika Serikat.
Harga minyak mentah Indonesia atau ICP ditetapkan dalam rentang 70 hingga 95 dolar AS per barel.
Target lifting minyak nasional dipatok sebesar 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari.
Produksi gas bumi diproyeksikan mencapai 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.
Banggar menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama.
Transformasi ekonomi dinilai menjadi fondasi penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk memperbaiki iklim investasi nasional.
Kemudahan berusaha menjadi salah satu fokus agar investasi baru terus tumbuh di berbagai sektor.
Efisiensi biaya logistik dipandang penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Kepastian hukum juga menjadi bagian dari strategi menarik investasi jangka panjang.
Penguatan investasi nasional akan dilakukan melalui BPI Danantara.
Pemerintah turut menargetkan kebangkitan industri berbasis potensi dan keunggulan sumber daya dalam negeri.
Di sektor penerimaan negara, Banggar mendorong peningkatan rasio pendapatan secara bertahap.
Optimalisasi administrasi perpajakan menjadi salah satu strategi memperbesar penerimaan negara.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak juga menjadi perhatian utama.
Potensi penerimaan dari sumber daya alam akan terus dimaksimalkan sesuai kapasitas nasional.
Sistem perpajakan akan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas ekonomi digital.
“Optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Belanja pemerintah pusat diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program prioritas nasional menjadi sasaran utama alokasi belanja pemerintah tahun depan.
Perlindungan daya beli masyarakat tetap menjadi salah satu fokus kebijakan fiskal.
Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem juga masuk dalam agenda prioritas pemerintah.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan diperkuat melalui berbagai program strategis.
Banggar juga menempatkan riset nasional sebagai pendorong hilirisasi dan industrialisasi.
Rasio belanja pemerintah pusat disepakati berada pada kisaran 11,26 hingga 12,01 persen terhadap PDB.
Transfer ke Daerah tetap menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.
Banggar menginginkan belanja daerah lebih efektif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kebijakan TKD Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah,” katanya.
Banggar menegaskan keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan disiplin fiskal tetap menjadi prinsip utama RAPBN 2027.
Hasil pembahasan awal ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya.
“Kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur.”
“Untuk itu, defisit tahun 2027 dikendalikan di kisaran 1,80–2,40 persen PDB yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat,” tegas Wihadi.***
