JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim China memperoleh akses ilegal terhadap data pemilih warga Amerika Serikat. Klaim tersebut disampaikan bersamaan dengan pengumuman deklasifikasi dokumen intelijen yang disebut mengungkap kelemahan serius dalam sistem keamanan pemilu AS serta potensi campur tangan asing.
Donald Trump kembali melontarkan tuduhan yang berpotensi memicu ketegangan baru antara Washington dan Beijing. Kali ini, Presiden AS itu menyatakan pemerintah China diduga telah memperoleh akses terhadap sejumlah besar data pemilih Amerika Serikat secara ilegal.
Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat mengumumkan pelepasan dokumen intelijen yang sebelumnya berstatus rahasia. Menurutnya, dokumen itu memuat temuan mengenai kerentanan infrastruktur pemilu Amerika yang selama ini tidak diketahui publik.
Trump mengeklaim data yang diduga diakses mencakup berbagai informasi pribadi pemilih yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindakan ilegal.
“Informasi itu mencakup nama, alamat, nomor telepon, preferensi partai politik, dan data sensitif lainnya yang dibutuhkan untuk mendaftar sebagai pemilih dan terlibat dalam aktivitas jahat lainnya. Dan itulah yang sebenarnya terjadi,” ujar Trump, seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (17/7/2026).
Menurut Trump, akses terhadap informasi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius karena dapat membuka peluang penyalahgunaan data hingga memengaruhi integritas proses demokrasi di Amerika Serikat.
Dokumen Intelijen Disebut Ungkap Celah Keamanan Pemilu
Dalam pernyataannya, Trump mengatakan keputusan mendeklasifikasi dokumen intelijen bertujuan membuka informasi yang selama ini tidak diketahui masyarakat mengenai kondisi sistem pemilu AS.
Ia menyebut dokumen tersebut memperlihatkan adanya kelemahan mendasar dalam perlindungan infrastruktur pemilihan yang dinilai rentan terhadap berbagai bentuk ancaman siber maupun intervensi dari pihak luar.
“Malam ini, saya mengumumkan deklasifikasi dan rilis segera informasi intelijen penting, yang mengungkap kerentanan mengejutkan dalam infrastruktur pemilihan kita,” kata Trump.
Trump menilai temuan dalam dokumen tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemilu Amerika masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing melalui peretasan maupun bentuk eksploitasi digital lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan pemilu bukan sekadar dugaan, melainkan persoalan yang menurutnya harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah.
Tuding Informasi Penting Disembunyikan Bertahun-tahun
Selain menyoroti dugaan akses China terhadap data pemilih, Trump juga menuding adanya upaya menutupi informasi mengenai kerentanan sistem pemilu dari publik selama bertahun-tahun.
Menurutnya, masyarakat Amerika berhak mengetahui kondisi sebenarnya terkait keamanan infrastruktur pemilu agar dapat mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Yang lebih mengkhawatirkan lagi, informasi penting ini telah ditutupi dan disembunyikan dari Anda selama bertahun-tahun,” ujarnya.
Trump berpendapat transparansi terhadap hasil intelijen tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu sekaligus memperkuat perlindungan terhadap potensi campur tangan asing.
Data Pemilih Sebagian Besar Bersifat Publik
Di sisi lain, data pemilih di Amerika Serikat pada umumnya merupakan catatan publik yang dapat diakses di sebagian besar negara bagian, meski aturan mengenai jenis informasi yang dapat dibuka kepada publik berbeda-beda di setiap wilayah.
Namun demikian, Trump menegaskan bahwa dokumen intelijen yang dideklasifikasi menunjukkan adanya persoalan yang lebih luas dibanding sekadar akses terhadap data publik. Menurutnya, dokumen tersebut mengindikasikan kelemahan sistemik yang membuat infrastruktur pemilu Amerika rentan terhadap ancaman siber dan intervensi asing.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah China terkait tuduhan yang disampaikan Trump. Begitu pula otoritas terkait di Amerika Serikat belum memberikan pernyataan resmi mengenai isi dokumen intelijen yang telah dideklasifikasi tersebut maupun validitas klaim yang disampaikan Presiden AS.
