Skandal kecurangan sistemis dalam seleksi pegawai negeri sipil (PNS) mengguncang Thailand. Otoritas penegak hukum setempat resmi meringkus tiga tersangka utama yang menjadi dalang manipulasi nilai ujian seleksi pemerintah daerah. Akibat skandal korupsi massal ini, sekitar 5.000 pegawai pemerintah daerah yang baru saja lolos terancam didepak dari kursinya.
Perdana Menteri yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengonfirmasi penahanan ketiga tersangka utama tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya.
“Kami akan mengungkap seluruh skema ini dan memastikan semua pihak yang terlibat diproses hukum secara adil tanpa tebang pilih,” tegas Anutin pada Kamis (16/7/2026).
Siapa Saja Dalang di Balik Skandal Ini?
Ketiga aktor intelektual yang berhasil diringkus memiliki posisi yang cukup berpengaruh dalam lingkaran akademis dan birokrasi:
-
Win Thanaphatcharaphokin: Penasihat di Kantor Promosi dan Direktur Pelatihan Universitas Kasetsart (universitas tertua di Thailand yang bertindak sebagai penyelenggara ujian).
-
Sataporn Thanaphatcharaphokin: Adik kandung dari Win.
-
Pichit Thangphrom: Mantan Direktur Divisi Strategi dan Anggaran Pemerintah Kota Wichian Buri, Provinsi Phetchabun.
Modus Operandi: Mengubah Nilai di Rumah Pribadi
Komisioner Central Investigation Bureau (CIB), Letjen Polisi Nathasak Chaonasai, membeberkan modus operandi sindikat ini yang terbilang sangat rapi dan terorganisasi.
Ketiga tersangka utama diduga merekrut 11 pegawai negeri sipil untuk menyusup ke dalam sistem dan mengubah lembar jawaban serta nilai ribuan peserta ujian. Operasi manipulasi data digital ini dilakukan secara rahasia di rumah pribadi tersangka Pichit di Provinsi Nonthaburi.
Sebanyak 11 kaki tangan tersebut dijadwalkan menghadapi dakwaan pidana pada pekan depan dengan pasal berlapis, mulai dari pemalsuan dokumen negara, persekongkolan ilegal, hingga pasal kejahatan siber karena memasukkan data palsu ke dalam komputer pemerintah. Penyidik juga tengah memburu oknum dalam yang membocorkan data dasar nilai para peserta.
Tarif Suap Fantastis dan Ancaman Pemecatan Massal
Ujian rekrutmen pegawai pemerintah daerah yang digelar oleh Department of Local Administration (DLA) pada akhir tahun lalu sejatinya diikuti oleh sekitar 400.000 pelamar yang memperebutkan 6.700 formasi resmi.
Namun, hasil penyelidikan mendalam menemukan kejanggalan ekstrem. Sekitar 5.000 dari 15.000 pegawai yang direkrut tahun ini terindikasi lolos lewat jalur haram. Suporter jalur belakang ini diduga membayar uang pelicin berkisar antara 350.000 hingga 800.000 baht (sekitar Rp 175 juta hingga Rp 400 juta) per orang, tergantung pada gengsi jabatan yang diincar.
Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri, Unsit Sampuntharat, memastikan bahwa tidak ada ruang aman bagi para pelaku kecurangan. “Siapa pun yang terbukti menggunakan jasa manipulasi ini akan langsung diberhentikan secara tidak hormat dan menghadapi tuntutan hukum,” tegasnya.
Menanggapi selentingan bahwa sindikat ini memiliki kedekatan dengan lingkaran partai politiknya sendiri, Partai Bhumjaithai, PM Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan hak istimewa atau perlindungan bagi siapa pun. Proses hukum akan berjalan lurus tanpa pandang bulu.
