JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, memperjuangkan program bedah rumah bagi ribuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Jember dan Lumajang. Usulan tersebut telah diterima Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk diproses sesuai ketentuan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kawendra dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP menyatakan usulan yang diajukan telah diterima dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan data yang disampaikan Kawendra menunjukkan masih banyak warga Jember dan L program bedah rumahumajang yang memiliki rumah, namun kondisinya belum memenuhi standar kelayakan huni sehingga membutuhkan intervensi pemerintah.
“Saya senang Dek Kawe memperjuangkan dapilnya dengan hati dan profesional. Dari data dan informasi yang sudah disampaikan, memang masih banyak masyarakat di Jember dan Lumajang yang memiliki rumah, tetapi kondisinya tidak layak huni,” ujar Maruarar.
Menurutnya, kebutuhan tersebut akan ditindaklanjuti melalui Program BSPS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Maruarar menegaskan pelaksanaan program harus mengacu pada prinsip tata kelola yang baik dan menggunakan satu data Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan tepat sasaran.
“Usulan dari Dek Kawendra sudah kami terima. Tolong betul-betul dikerjakan sesuai aturan dan tata kelola. Program ini harus tepat sasaran, untuk masyarakat desil 1 sampai desil 4 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), karena Presiden menggunakan satu data BPS sebagai acuan,” katanya.
Ia menambahkan, penggunaan satu data BPS diharapkan tidak hanya memastikan bantuan diterima kelompok yang berhak, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah melalui pelaksanaan program bedah rumah.
“Dengan begitu, bantuan akan tepat sasaran, menggerakkan ekonomi daerah, sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Maruarar menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan rumah layak huni bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Presiden Prabowo sangat bahagia bisa membantu rakyat kecil. Program ini diharapkan membawa peningkatan yang luar biasa bagi masyarakat di Jember dan Lumajang. Kalau Pak Presiden bekerja, bukan deret tambah, tetapi deret kali,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi langkah Kawendra yang dinilai aktif mengawal aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
“Kita lihat nanti tahun ini hasilnya. Masyarakat Jember dan Lumajang patut berbahagia memiliki anggota DPR RI seperti Kawendra yang bekerja dengan hati dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyatnya. Saya titip agar program ini terus dikawal,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kawendra menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP terhadap usulan yang telah diajukan. Ia berharap program BSPS dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih aman dan sehat.
“Terima kasih Bang Ara, Menteri PKP. InsyaAllah nanti akan ada banyak rumah yang dibedah melalui Kementerian PKP. Tentunya ini merupakan wujud semangat Presiden Prabowo untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang selama ini masih tinggal di rumah yang tidak layak huni,” ujar Kawendra.
Kawendra memastikan akan terus mengawal proses pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai regulasi, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria berdasarkan data pemerintah serta memberikan manfaat nyata bagi warga Jember dan Lumajang.
