BRASILIA, BRAZIL – Pemerintah Brasil mengambil langkah yang berpotensi memperuncing hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS). Presiden Luiz Inacio Lula da Silva memutuskan menolak visa bagi dua pejabat senior AS karena mencurigai adanya upaya untuk memengaruhi jalannya Pemilu Presiden Brasil yang akan digelar pada Oktober 2026.
Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya tensi politik menjelang pemilu yang diprediksi berlangsung sengit. Pemerintah Brasil menilai kunjungan dua pejabat Washington yang mengusung agenda demokrasi dan integritas pemilu berpotensi dimanfaatkan untuk menggoyang kepercayaan publik terhadap sistem pemungutan suara elektronik yang digunakan negara itu.
Kementerian Luar Negeri Brasil menyatakan visa bagi Riley M. Barnes, Asisten Menteri Luar Negeri AS dari Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Perburuhan, serta Samuel Samson, Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS, resmi ditolak.
Kedua pejabat tersebut sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Brasil untuk membahas isu integritas pemilu, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi.
Namun, pemerintah Lula memandang waktu kunjungan tersebut terlalu sensitif karena berlangsung menjelang pemilihan presiden. Brasil khawatir agenda itu dapat dimanfaatkan untuk membangun narasi yang mempertanyakan kredibilitas sistem pemilu elektronik apabila hasil pemungutan suara tidak menguntungkan kubu tertentu.
Lula Waspadai Campur Tangan Asing
Lingkaran dalam Presiden Lula meyakini rencana kunjungan delegasi AS bukan sekadar agenda diplomatik biasa.
Pemerintah menduga terdapat koordinasi antara pemerintahan Presiden Donald Trump dengan keluarga mantan Presiden Jair Bolsonaro, terutama Eduardo Bolsonaro yang saat ini berada di Amerika Serikat.
Kecurigaan itu muncul karena pemerintah menilai terdapat upaya sistematis untuk mendiskreditkan hasil pemilu apabila kandidat sayap kanan, Flavio Bolsonaro, gagal memenangkan kontestasi.
Lula pun menegaskan bahwa masa depan Brasil tidak boleh ditentukan oleh kekuatan asing.
“Masa depan Brasil hanya boleh ditentukan rakyat Brasil tanpa campur tangan asing,” tegas Lula.
Dalam artikel opininya yang diterbitkan **The Washington Post**, Lula juga menuding adanya tekanan ideologis dari Amerika Serikat terhadap hubungan bilateral kedua negara.
Ia menilai arah hubungan ekonomi Brasil kini mengalami perubahan signifikan. Menurut Lula, ekspor Brasil ke Amerika Serikat turun ke level terendah dalam hampir tiga dekade, sementara perdagangan dengan China terus meningkat hingga menjadikan Beijing sebagai mitra dagang terbesar Brasil.
Washington Bantah Tuduhan Brasil
Pemerintah Amerika Serikat langsung menepis tudingan tersebut.
Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa kunjungan Riley Barnes dan Samuel Samson merupakan agenda diplomatik rutin yang sama sekali tidak bertujuan memengaruhi proses politik Brasil.
Washington bahkan menyebut tuduhan pemerintah Brasil sebagai klaim yang tidak berdasar.
“Tuduhan bahwa delegasi tersebut bertujuan merusak proses demokrasi Brasil adalah kebohongan yang tidak berdasar,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Meski demikian, bantahan tersebut tidak mengubah sikap pemerintah Lula yang tetap memandang isu itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan demokrasi Brasil.
Keluarga Bolsonaro Jadi Sorotan
Pemerintah Brasil juga menuding putra-putra Jair Bolsonaro, yakni Flavio, Eduardo, dan Carlos Bolsonaro, aktif membangun komunikasi politik dengan pemerintahan Trump.
Mereka diduga berupaya memperkuat narasi yang mempertanyakan kredibilitas sistem pemilu elektronik Brasil.
Menurut pemerintah, strategi tersebut dinilai dapat menjadi dasar untuk menggugat legitimasi hasil pemilu apabila kubu konservatif mengalami kekalahan.
Situasi semakin memanas setelah Flavio Bolsonaro resmi maju sebagai calon presiden menggantikan ayahnya yang dijatuhi hukuman 27 tahun penjara karena terbukti bersekongkol merencanakan kudeta setelah pemilu sebelumnya.
Dalam konvensi pencalonannya, Flavio berjanji akan melanjutkan perjuangan politik sang ayah.
Ia juga melontarkan kritik keras terhadap Mahkamah Agung Brasil.
“Brasil harus dibebaskan dari kondisi tersebut,” kata Flavio, seraya menuduh Mahkamah Agung bekerja sama dengan pemerintahan Lula untuk membatasi kebebasan berpendapat.
Klaim Mesin Pemilu Picu Polemik
Di tengah memanasnya suhu politik, pemerintah Brasil mengungkap adanya laporan bahwa Flavio Bolsonaro menyampaikan kepada sejumlah diplomat asing bahwa mesin pemungutan suara elektronik Brasil diproduksi perusahaan asal Venezuela, Smartmatic.
Menurut klaim tersebut, penggunaan mesin itu disebut membuka peluang terjadinya kecurangan.
Namun, tudingan tersebut langsung dibantah Pengadilan Pemilu Brasil.
Otoritas pemilu menegaskan Smartmatic tidak pernah menjadi pemasok mesin pemungutan suara yang digunakan dalam pemilu nasional Brasil.
Pengadilan juga menyatakan sistem pemungutan suara elektronik Brasil telah berkali-kali dinyatakan aman dan dapat dipercaya oleh berbagai pengamat internasional.
Sengketa Diplomatik Meluas ke Argentina
Ketegangan politik Brasil tidak hanya melibatkan Amerika Serikat.
Hubungan Brasil dengan Argentina turut memburuk setelah Presiden Javier Milei menghadiri peluncuran kampanye Flavio Bolsonaro di Sao Paulo.
Sebagai respons, Brasil menarik pulang duta besarnya dari Buenos Aires.
Dalam pidatonya, Milei melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Lula.
Ia menyebut Lula sebagai “pencuri yang korup”, mengajak kelompok konservatif Amerika Latin bersatu menghadapi sosialisme, serta mengkritik Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes yang menangani perkara hukum Jair Bolsonaro.
Pernyataan itu memicu reaksi keras pemerintah Brasil.
Menteri Keuangan Brasil Dario Durigan menilai tindakan Milei melanggar etika diplomatik.
“Tidak dapat diterima seorang kepala negara datang tanpa pemberitahuan resmi, menghina otoritas Brasil, mengkritik kebijakan ekonomi negara ini, lalu berkampanye untuk kandidat tertentu,” tegas Durigan.
Isu Intervensi Asing Dinilai Bisa Untungkan Lula
Di tengah meningkatnya konflik diplomatik, sejumlah pengamat menilai situasi tersebut justru dapat menjadi keuntungan politik bagi Presiden Lula.
Narasi mengenai dugaan campur tangan asing diperkirakan mampu membangkitkan sentimen nasionalisme di kalangan pemilih serta memperkuat posisi petahana menjelang pemilu yang diprediksi menjadi salah satu pertarungan politik paling ketat dalam sejarah Brasil modern.
Dengan hubungan Brasil yang memanas terhadap Amerika Serikat dan Argentina, isu kedaulatan demokrasi kini menjadi salah satu tema utama yang diperkirakan akan mewarnai kampanye menuju Pemilu Presiden Brasil 2026.
