MANILA — Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kini menghadapi perkara pidana terkait dugaan ancaman serius terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Kasus tersebut resmi diajukan ke pengadilan Kota Quezon pada 11 Agustus 2026 dan menambah tekanan hukum yang tengah membayangi karier politik Duterte.
Perkara ini berawal dari laporan Biro Investigasi Nasional Filipina pada Februari 2025 setelah pernyataan kontroversial Duterte mengenai rencana pembunuhan.
Dalam pernyataannya, Duterte mengaku telah menyewa pembunuh untuk menghabisi Marcos apabila dirinya terlebih dahulu menjadi korban pembunuhan.
Ia juga menyebut istri Marcos serta sepupu presiden, yang pernah menjadi anggota kongres, sebagai target serangan dalam skenario tersebut.
Jaksa kemudian membawa perkara itu dengan tuduhan “ancaman serius” atau grave threats berdasarkan ketentuan hukum pidana Filipina.
Pengacara Duterte, Paul Lawrence Lim, menilai proses pidana tersebut seharusnya tidak berjalan ketika kliennya masih menghadapi persidangan pemakzulan.
Menurut kubu Duterte, dugaan pelanggaran yang sama telah menjadi bagian dari perkara pemakzulan sehingga proses hukum dinilai semestinya menunggu hasil persidangan tersebut.
Namun, Departemen Kehakiman Filipina mengambil sikap berbeda dan menyatakan perkara pidana dapat berlangsung bersamaan dengan proses pemakzulan.
Juru bicara Departemen Kehakiman Polo Martinez mengatakan perkara tersebut kini berada di bawah kewenangan pengadilan setelah jaksa menilai bukti telah memenuhi syarat untuk diproses.
Jika terbukti bersalah atas tuduhan ancaman serius, Duterte menghadapi ancaman hukuman penjara sekitar satu hingga enam bulan.
Sementara itu, tuduhan hasutan untuk melakukan pemberontakan yang sebelumnya tercantum dalam laporan awal Biro Investigasi Nasional telah dicabut dari perkara.
Di saat yang sama, Duterte masih menghadapi proses pemakzulan di Senat Filipina yang mencakup tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Perkara pemakzulan tersebut menjadi ujian besar bagi posisi Duterte sekaligus dapat memengaruhi peluang politiknya menjelang pemilihan presiden Filipina 2028.
Jika dinyatakan bersalah dalam proses pemakzulan, Duterte dapat kehilangan jabatan wakil presiden dan berpotensi dilarang menduduki jabatan publik melalui pemilu.
Dengan dua jalur hukum yang berjalan, masa depan Sara Duterte kini bergantung pada perkembangan proses pidana di pengadilan dan persidangan pemakzulan di Senat.
Situasi tersebut membuat perjalanan politik Duterte menuju Pemilu 2028 semakin tidak pasti di tengah perseteruannya dengan kubu Presiden Ferdinand Marcos Jr.***
