JAKARTA — Pemerintah menargetkan fase tanggap darurat gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) selesai dalam dua hingga tiga pekan.
Target tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari dalam pembaruan penanganan pascagempa pada Minggu (16/8).
“Tim gabungan dari pemerintah pusat, lintas kementerian/lembaga menargetkan fase tanggap darurat bisa kita selesaikan dalam 2–3 minggu ke depan,” kata Aam.
Namun, BNPB menegaskan durasi penanganan tetap dapat berubah mengikuti kondisi dan kebutuhan di lokasi terdampak.
“Tentu saja ini sangat tergantung dengan dinamika yang kita hadapi di lapangan. Tetapi hasil rapat koordinasi tadi pagi, di awal kita menetapkan target supaya tanggap darurat ini tidak terlalu lama dan kita bisa nanti langsung masuk ke fase transisi darurat,” imbuhnya.
Saat ini, status tanggap darurat telah berlaku selama 90 hari di Kabupaten Manggarai akibat dampak gempa tersebut.
Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur tengah memproses penetapan status tanggap darurat selama 14 hari.
Penetapan status tanggap darurat untuk wilayah Provinsi NTT juga masih dalam proses pemerintah.
Selain penyelamatan korban dan distribusi kebutuhan pokok, pemerintah mulai memetakan kerugian serta kerusakan bangunan akibat gempa.
“Kita harapkan di lapangan pemerintah daerah, dibantu oleh personel dari pemerintah pusat, juga sudah bisa melakukan pendataan dan identifikasi kerugian materiil, terutama berkaitan dengan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat,” ujarnya.
Pendataan kerusakan rumah dinilai penting untuk menentukan langkah pemulihan sekaligus mempercepat peralihan dari tanggap darurat menuju rekonstruksi.
“Ini sangat penting supaya proses early recovery nantinya bisa kita lakukan, kita percepat, dan kita akselerasi,” katanya.
Pada hari kedua setelah gempa, BNPB membuka Posko Pendamping Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis Lapangan di Maumere.
Kehadiran kedua posko tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selama masa tanggap darurat.
Media Center penanganan bencana juga disiapkan di Kantor Bupati Manggarai Barat untuk menyampaikan informasi perkembangan kepada publik.
“Kita harapkan ini bisa menjadi Posko Nasional selama fase tanggap darurat berlangsung untuk benar-benar bisa mendampingi pemerintah daerah supaya fase tanggap darurat ini bisa kita efektifkan dan optimalkan,” terang Aam.
Untuk mendukung distribusi bantuan, pemerintah menyiapkan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sementara itu, Bandara Labuan Bajo ditetapkan sebagai lokasi Posko Penerimaan Logistik Utama untuk bantuan yang menuju wilayah terdampak.
Adapun Maumere menjadi lokasi Posko Logistik Pendukung guna memperkuat rantai distribusi bantuan di NTT.
Masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak yang ingin membantu korban gempa dapat menyalurkan bantuan melalui tiga posko logistik yang telah disiapkan pemerintah.***
